Padamnya lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins (Mahkota II) memunculkan beragam spekulasi, termasuk anggapan Pemkot Samarinda tak mampu membayar tagihan listrik. Wali Kota Andi Harun membantah keras tudingan itu dan menyebut penyebab sebenarnya adalah pencurian kabel jaringan penerangan.
EKSPOSKALTIM, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara tegas meluruskan spekulasi yang beredar terkait padamnya lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins (Mahkota II). Ia membantah keras narasi yang menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunggak atau tidak mampu membayar tagihan listrik, melainkan murni akibat aksi pencurian kabel penerangan yang kini telah ditangani aparat penegak hukum.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Andi Harun di sela-sela sambutannya dalam gelaran Mahakam Job Fair 2026, Kamis (23/7/2026). Pernyataan ini sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, yang sebelumnya sempat menyinggung kondisi kegelapan di jembatan penghubung tersebut.
Wali Kota Samarinda itu membeberkan modus operandi para pelaku pencurian kabel yang dinilai amat terencana. Para pelaku kerap menyamar menggunakan atribut dinas resmi guna mengelabui warga maupun petugas di lapangan.
"Kadang dia pakai seragam seperti PLN, IndiHome. Jadi kalau dilihat-lihat seolah-olah itu petugas resmi, ternyata mereka adalah maling," ujar Andi Harun.
Di samping itu, ia menyampaikan apresiasi dan penghormatan tinggi kepada jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda yang bergerak cepat membongkar sindikat pencurian kabel fasilitas umum tersebut, baik di kawasan Jembatan Achmad Amins maupun di ruas Jalan Pahlawan.
"Cuma kabelnya sudah dijual, tapi orangnya sudah ditahan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Andi Harun pun merincikan prosedur birokrasi tata kelola keuangan daerah. Karena kabel penerangan jalan umum tersebut berstatus sebagai aset negara, perbaikannya tak bisa dilakukan secara spontan menggunakan dana tunai, melainkan harus melalui siklus penganggaran APBD yang mengikat.
"Tidak bisa ketika itu dicuri langsung diganti, harus nunggu APBD dulu, nunggu persetujuan DPRD, dan sebagainya," jelasnya.
Atas dasar dinamika teknis dan hukum tersebut, Andi Harun menghimbau masyarakat agar tidak mudah menelan narasi menyesatkan yang menyudutkan kapasitas fiskal Pemkot Samarinda.
Ia mengaku prihatin atas munculnya opini liar yang mendiskreditkan kinerja jajaran birokrasi di bawah kepemimpinannya, mengingat fakta di lapangan sangat bertolak belakang dengan narasi yang beredar.
"Masa bayar lampu saja tidak mampu. Bahkan pelakunya itu ditangkap dan sudah lama peristiwanya," cetusnya.
Kendati meluruskan disinformasi terkait jembatan, Andi Harun secara diplomatis menyambut baik wacana Gubernur Rudy Mas'ud, yang mengisyaratkan kesiapan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengucurkan dukungan anggaran bagi Kota Tepian.
"Tapi kalau Pak Gub bilang bahwa Samarinda itu butuh anggaran, ada hutang dan mau dibantu, dengan senang hati. Ayo Pak Gub bantu, saya tunggu bantuan keuangan yang lebih besar lagi untuk Samarinda," pungkasnya.
