Proyek reaktivasi Train F PT Badak LNG yang dijadwalkan mulai awal 2027 diperkirakan menyerap hingga ratusan tenaga kerja.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Rencana pengaktifan kembali kilang PT Badak LNG di Kota Bontang diharap tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas industri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Proyek reaktivasi Train F yang dijadwalkan mulai dikerjakan awal 2027 tersebut diperkirakan membutuhkan hingga ratusan pekerja. Besarnya kebutuhan tenaga kerja ini dinilai menjadi peluang bagi masyarakat Bontang untuk mendapatkan kesempatan bekerja di sektor industri.
Pengajar ilmu ekonomi dan akademisi (dosen) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai momentum reaktivasi kilang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ia mengingatkan agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah kembali bergeliatnya industri di Kota Taman. Menurutnya, komitmen penyerapan tenaga kerja lokal harus benar-benar diwujudkan perusahaan, terlebih Kalimantan Timur telah memiliki regulasi yang mengatur keterlibatan tenaga kerja daerah dalam kegiatan industri.
"Kalau memang sudah ada Perdanya, tinggal bagaimana aturan itu ditegakkan. Jangan sampai hanya menjadi regulasi di atas kertas. Perlu dievaluasi apakah benar-benar dijalankan atau justru menjadi Perda tidur," ujarnya, Senin (16/11/2026).
Purwadi menegaskan, perusahaan juga perlu mengambil peran dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, apabila kualifikasi pencari kerja lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi keahlian, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dengan begitu, persyaratan yang ditetapkan perusahaan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja.
"Kalau persyaratan tenaga kerja lokal belum memenuhi standar perusahaan, SDM-nya yang harus ditingkatkan. Perusahaan juga punya tanggung jawab untuk melakukan upgrading melalui program pelatihan," jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Bontang yang masih menjadi perhatian meskipun daerah ini dikenal sebagai kota industri.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji persoalan tersebut, termasuk melihat kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan serta pengaruh arus masuk penduduk dari luar daerah.
Purwadi meminta perusahaan terbuka menyampaikan kebutuhan tenaga kerja, mulai dari jumlah, kualifikasi pendidikan, keterampilan hingga sertifikasi yang dipersyaratkan.
Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan program peningkatan kompetensi secara tepat sasaran. Di sisi lain, Purwadi mengingatkan agar komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tidak berhenti pada proses rekrutmen.
Ia juga mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar.
Ia menekankan, perusahaan jangan hanya membuat persyaratan yang tinggi, tetapi juga harus membantu masyarakat memenuhi kualifikasi tersebut.
"Pemkot harus proaktif menjalankan pengawasan terhadap perdanya. Prinsip good governance dan good corporate governance itu harus mengedepankan transparansi serta akuntabilitas kepada publik," pungkasnya.



