EKSPOSKALTIM, Samarinda – Temuan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap sekitar seribu kendaraan yang terdeteksi mengisi Pertalite berulang kali dalam sehari dinilai seharusnya tidak berhenti pada pendataan. Dapat menjadi pintu masuk membongkar dugaan kebocoran subsidi yang selama ini menjadi salah satu persoalan distribusi BBM di Samarinda.

Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, menilai langkah Pemkot Samarinda mengidentifikasi kendaraan yang melakukan pengisian berulang patut dilakukan, meski menurutnya langkah tersebut terlambat.

“Artinya terlambat. Tapi kata orang, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa,” ujar Purwadi kepada EksposKaltim, Senin (28/9).

Menurutnya, temuan sekitar seribu kendaraan bukan angka kecil. Pemerintah harus melanjutkannya dengan menelusuri identitas pemilik kendaraan, nomor polisi, lokasi domisili hingga pola pengisian BBM.

Data tersebut, kata dia, penting untuk mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memang menjadi bagian dari pola penyalahgunaan subsidi.

Purwadi menilai apabila kendaraan yang sama berulang kali mengisi Pertalite dalam sehari, maka indikasi kebocoran subsidi sudah cukup kuat untuk ditelusuri lebih jauh. Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada pengumuman adanya kendaraan yang dianggap bermasalah tanpa mengurai akar persoalannya.

“Seribu mobil itu tidak mungkin tidak disedot di tempat yang bersangkutan bolak-balik lagi,” katanya.

Ia bahkan mendorong audit menyeluruh terhadap pola distribusi BBM, termasuk menguji keterkaitan antara kendaraan yang melakukan pengisian berulang dengan aktivitas pengetapan dan penjualan kembali BBM.

BACA JUGA Antrean BBM Kaltim Terus Terjadi, Tapi Stok Aman, Ini Jawaban Rudy Mas'ud

Menurut Purwadi, pemerintah juga perlu melakukan penertiban terhadap BBM eceran maupun dalam bentuk mesin Pertamini secara konsisten. Ia menilai apabila seluruhnya diawasi dan diuji selama enam bulan dari ujung ke ujung, dampaknya terhadap antrean SPBU dapat terlihat.

“Coba tertibkan Pertamini, coba bikin tes awal enam bulan Pertamini dari ujung ke ujung, pasti tiba-tiba lenggang itu antrean,” ujarnya.

Ia mempertanyakan cepat habisnya stok BBM di sejumlah SPBU yang kemudian kembali memicu antrean pada hari berikutnya. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan kuota, tetapi juga distribusi.

Di sisi lain, Purwadi juga mempertanyakan efektivitas sistem pengaturan antrean dan penggunaan barcode apabila kendaraan masih dapat melakukan pengisian berulang.

“Jadi malah kayak proyek begitu,” ucapnya.

Lebih jauh Purwadi menilai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada pemilik kendaraan. Menurutnya, apabila sistem memungkinkan transaksi pengisian berulang, maka seluruh mata rantai pengawasan perlu diperiksa, mulai dari Pertamina, SPBU hingga pemerintah.

“Semua lini dari hulu ke hilir, dari Pertamina sampai SPBU sampai pemerintah harus turun bareng audit itu masing-masing,” tegasnya.

Ia menilai temuan seribu kendaraan justru menunjukkan bahwa audit yang dilakukan sebelumnya dapat membuka persoalan lebih besar. Karena itu, pemerintah harus menghitung potensi volume BBM yang terserap dari kendaraan-kendaraan tersebut.

Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada angka temuan. Identitas kendaraan, pemilik, wilayah operasi, hingga radius kendaraan terhadap SPBU perlu dipetakan untuk mengetahui pola distribusi dan potensi penyalahgunaan.

“Siapa yang punya, platnya berapa, kasih punishment. Terus wilayah area mana. Jadi kalau kerja itu jangan tanggung-tanggung,” ujarnya.

Purwadi mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilainya cenderung sporadis dan baru bergerak setelah persoalan menjadi perhatian publik. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk pembiaran apabila celah transaksi berulang telah berlangsung tetapi tidak segera ditutup.

“Iya pembiaran, sekadar lempar bola saja. Panas-panas tai ayam. Jadinya seolah-olah dilihat publik mereka kerja saja,” katanya.

Pertamini dan Dugaan Kebocoran Subsidi

Sorotan Purwadi juga diarahkan pada keberadaan Pertamini yang selama ini menjadi alternatif masyarakat ketika antrean SPBU panjang. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi keberlangsungan usaha masyarakat, tetapi juga aspek keselamatan dan potensi kebocoran distribusi BBM.

Menurutnya, keberadaan Pertamini di kawasan permukiman memiliki persoalan tersendiri karena standar keamanannya tidak sama dengan pembangunan SPBU yang harus melalui berbagai persyaratan.

“Sebenernya Pertamini membantu juga untuk distribusi BBM, tapi kan itu berbahaya. Orang bikin SPBU saja pakai amdal, lah ini di tengah permukiman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan adanya kasus kebakaran yang melibatkan mesin Pertamini di Samarinda hingga menimbulkan korban jiwa. Karena itu, keberadaan regulasi daerah yang mengatur penertiban Pertamini menurutnya harus diikuti dengan tindakan nyata.

“Ketika membuat perda untuk menertibkan, tapi sampai lahir perdanya malah jadi perda tidur,” katanya.

BACA JUGA Gubernur Kaltim Minta SPBU Buka 24 Jam, Ekonom: Kalau BBM Tak Ada, Buat Apa?

Purwadi juga mempertanyakan asal-usul pasokan BBM yang kemudian dijual kembali melalui jalur eceran. Menurutnya, keuntungan dari bisnis BBM memang menarik sehingga rantai pasoknya perlu ditelusuri.

“Mesin Pertamini itu kan juga diproduksi, enggak langsung jatuh dari langit. Ada yang bikin,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu melihat persoalan dari sisi kuota dan distribusi secara bersamaan. Sebab, apabila kuota sebenarnya mencukupi tetapi sebagian terserap oleh pengetap, masyarakat tetap akan merasakan kelangkaan di tingkat SPBU.

“Pak gubernur kan bilang sendiri kalau kuota BBM kita cukup, bahkan sudah lebih dari 10 persen. Tapi nyatanya kan barangnya enggak ada,” ujar Purwadi.

Tak sampai di situ saja, Purwadi juga menilai persoalan antrean BBM bukan sekadar urusan kenyamanan masyarakat, tetapi telah menyentuh aktivitas ekonomi. Waktu yang terbuang di SPBU disebut sebagai biaya kesempatan yang harus ikut diperhitungkan pemerintah. Antrean panjang, kata dia, membuat masyarakat kehilangan waktu produktif, bahkan berpotensi meningkatkan biaya operasional kendaraan karena harus menunggu dalam kondisi mesin menyala.

“Ngantre di SPBU itu panas-panas, memakan waktu, akhirnya meninggalkan pekerjaan lain. Produktivitas menurun. Hilang opportunity cost,” katanya.

Karena itu, Purwadi mendorong adanya survei atau audit independen untuk menghitung dampak ekonomi antrean BBM secara lebih terukur, mulai dari waktu yang hilang, biaya operasional kendaraan hingga potensi produktivitas yang terpangkas. Ia mempertanyakan keberanian pemerintah untuk membuka persoalan tersebut melalui audit yang lebih komprehensif.

“Cuma, berani enggak pemerintah kita bentuk itu?” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengungkap Pemkot Samarinda mendeteksi sekitar 1.000 kendaraan yang mengisi BBM berulang kali setiap hari dengan volume yang dinilai tidak wajar. Temuan itu muncul saat Pemkot memetakan persoalan antrean di sejumlah SPBU yang semakin panjang.

Marnabas menilai pola tersebut perlu dicermati karena konsumsi kendaraan pribadi untuk aktivitas harian di dalam kota dinilai tidak lazim jika mencapai sekitar 30 liter per hari. Pemkot kemudian menjadikan data kendaraan dan pola pengisian sebagai salah satu bahan untuk merumuskan pembatasan frekuensi pengisian BBM bersubsidi.

Pemkot juga menemukan dugaan modus sekitar 100 kendaraan yang berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain dengan mengganti pelat nomor kendaraan. Temuan ini membuat Pemkot Samarinda berencana melibatkan berbagai pihak mulai dari Pertamina hingga Hiswana Migas.