Di tengah keterbatasan anggaran, Samarinda justru mencatat capaian layanan kesehatan yang membuat Kementerian Kesehatan turun langsung melakukan evaluasi, termasuk pada program penanggulangan HIV.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Kota Samarinda menjadi perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kali ini, ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih sebagai lokus supervisi dan analisis kualitatif pelaksanaan program HIV sebagai salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Di balik penunjukan tersebut, tersimpan capaian yang dinilai menonjol, yakni keberhasilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda mencapai hampir 100 persen target layanan SPM meski dengan anggaran yang terbatas.
Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih, menjelaskan tim Kementerian Kesehatan yang terdiri dari lima orang dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) datang langsung ke Samarinda untuk melihat strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengendalikan HIV.
"Kenapa datang ke Samarinda? Karena capaian SPM di Kota Samarinda baik," ujar Ismed usai menerima kunjungan tim Kemenkes di Kantor Dinkes Samarinda, Selasa (21/7).
Ia mengungkapkan sepanjang 2025 capaian indikator SPM di Samarinda mencapai 99,8 persen atau nyaris menyentuh angka sempurna.
"Artinya mendekati seratus persen. Di saat keterbatasan anggaran, dengan anggaran yang tidak terlalu besar tetapi capaiannya baik, itu yang menjadikan salah satu alasan mereka datang ke Kota Samarinda," katanya.
Menurut Ismed, HIV yang merupakan satu dari 12 indikator SPM bidang kesehatan yang menjadi fokus evaluasi pemerintah pusat. Dalam supervisi tersebut, Kemenkes ingin melihat secara langsung bagaimana strategi daerah meningkatkan cakupan layanan, terutama melalui penguatan skrining.
"Yang mereka lihat itu bagaimana kita melakukan screening. Dari target tahun lalu hampir sekitar 59 ribu orang, kita bisa melakukan screening hingga mencapai 99,2 persen," jelasnya.
Ia menegaskan, semakin luas cakupan skrining, maka peluang menemukan kasus lebih dini akan semakin besar sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan risiko kematian akibat HIV dapat ditekan.
Untuk mempertahankan capaian tersebut, Dinkes Samarinda menerapkan delapan langkah strategis yang dijalankan sepanjang 2025 dan dilanjutkan pada 2026. Namun, Ismed menekankan pengendalian HIV tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan.
Hingga Mei 2026, progres pelaksanaan skrining disebut telah mencapai sekitar 45 persen dari target tahunan sehingga masih berada di jalur yang diharapkan.
"Artinya masih on the track. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini tetap di atas 90 persen," katanya.
Dari sekitar 19 ribu orang yang telah menjalani pemeriksaan pada tahun ini, ditemukan lebih dari 180 orang dengan hasil positif HIV. Dari jumlah tersebut, sekitar 140 orang telah bersedia menjalani pengobatan.
Ismed memastikan seluruh layanan pengobatan HIV diberikan secara gratis dan tersedia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga menjamin kerahasiaan identitas seluruh pasien.
"Pengobatan HIV itu gratis. Kita siap di fasilitas kesehatan kita, baik di primer, di puskesmas maupun swasta yang bekerja sama," tegasnya.
Meski layanan terus diperluas, Ismed mengakui tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV bukan lagi soal akses layanan, melainkan stigma yang masih melekat di masyarakat.
Ia menilai ketakutan masyarakat untuk menjalani tes HIV masih jauh lebih besar dibandingkan pemeriksaan penyakit lain, sehingga edukasi harus terus diperkuat.
"Coba saja kalau diajak cek kolesterol atau gula darah mungkin biasa. Tapi kalau diajak periksa HIV, orang bisa langsung mundur tiga langkah karena stigma itu masih ada," ujarnya.
Ismed juga mengingatkan pentingnya deteksi dini karena HIV berbeda dengan AIDS. Menurutnya, seseorang yang terdeteksi HIV dan segera menjalani terapi memiliki peluang hidup yang jauh lebih baik dibandingkan ketika penyakit sudah berkembang menjadi AIDS.
Sebab itu Kepala Dinkes Samarinda ini kembali menegaskan masyarakat agar tidak perlu khawatir menjalani pemeriksaan karena obat HIV disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah pusat.
"Obat HIV gratis dan seluruhnya disediakan oleh pemerintah pusat," pungkasnya.
