EKSPOSKALTIM, Bontang – Praktik tambang ilegal rupanya juga merambah hutan lindung di Kanaan, Kota Bontang. Bedanya, kasus ini sudah naik penyidikan.

Penjarahan ini terungkap setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dinas Kehutanan Kaltim melakukan inspeksi lapangan, Kamis (10/4).

Hasilnya, sekitar 36,89 hektare lahan telah dirusak, dengan sekitar tiga hektare di antaranya berada di zona hutan lindung.

“Ini adalah respons cepat dari Gubernur Kaltim setelah menerima laporan langsung dari wali kota Bontang. Warga resah, dan kita harus bergerak cepat,” tegas Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, saat dikonfirmasi di Samarinda, Jumat (11/4), dikutip dari Antara.

Material yang diambil berupa pasir dan tanah urug. Meskipun sebagian besar tambang berada di Area Penggunaan Lain (APL), pelanggaran berat terjadi karena aktivitas eksploitasi turut merambah kawasan hutan yang seharusnya dilindungi.

Sebagai langkah awal, tim gabungan langsung memasang portal penyegelan di lokasi tambang ilegal. Aparat kepolisian dari Polres Bontang juga dilibatkan mengamankan area.

"Kasus ini telah masuk ranah penyidikan. Kami dari ESDM juga akan memberikan keterangan ahli untuk memperkuat proses hukum," kata Bambang.

Tak hanya merusak lingkungan, aktivitas tambang ilegal ini juga membawa dampak langsung bagi warga. Tiga rumah dilaporkan terdampak banjir dan tanah longsor. Diduga akibat kerusakan bentang alam yang disebabkan oleh tambang liar tersebut.

“Aktivitas ini sudah berlangsung sekitar dua tahun. Ironisnya, dilakukan oleh warga sendiri di lahan pribadi, tapi posisinya berada di ruang terbuka hijau dan buffer zone yang harusnya dilestarikan,” jelasnya.

Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik tambang ilegal hingga ke akar. Kanal pengaduan masyarakat juga telah dibuka sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Rudy Mas’ud, yang salah satu prioritasnya adalah pembersihan tambang liar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar masalah ini bisa ditangani secara menyeluruh. Penjarahan seperti ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Bambang.

Bagaimana dengan Hutan Unmul

Sejak awal April 2025, sekitar 3,26 hektare kawasan Hutan Pendidikan Unmul dirusak oleh para penambang ilegal baru bara.

Saat Idulfitri kemarin, lima alat berat diduga milik sebuah koperasi tambang dilaporkan memasuki area tersebut. Aktivitas senyap ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan longsor di area yang seharusnya menjadi laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan peninjauan lapangan dan memastikan bahwa aktivitas tersebut merupakan penyerobotan kawasan hutan pendidikan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa aktivitas pertambangan ini mengganggu fungsi riset dan konservasi yang diemban Unmul.

Balai Penegakan Hukum Kehutanan Kalimantan Wilayah II Samarinda mengakui kelalaian dalam penanganan laporan dugaan penambangan ilegal yang telah dilayangkan pada 2024.

"Sudah ditangani [Tim] Gakkum Kehutanan," kata Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Irjen Pol Rizal Irawan kepada media ini, baru tadi

Jajaran polisi hutan dan penyidik Polda Kaltim pun sudah terjun ke lapangan melakukan proses penyelidikan atas aktivitas tambang ilegal tersebut.

Siapa penjarah hutan pendidikan Unmul sebenarnya juga sudah terang bendeang. Bahkan, kampus menyatakan pelaku sebelumnya telah bersurat untuk menawarkan kerja sama. Kendati begitu, kasus ini masih dalam penyelidikan.

"Jika kasusnya naik penyidikan, akan kami buka siapa saja terperiksanya," kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto dikontak, baru tadi.