Pemkot Samarinda mengingatkan kontraktor agar tidak mengorbankan kualitas demi mengejar waktu karena pemerintah tidak ingin mewarisi kerusakan proyek setelah diserahterimakan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menargetkan Teras Samarinda tahap II dapat dibuka secara resmi pada 1 September 2026. Namun, target pembukaan tersebut dibarengi dengan pengetatan pemeriksaan terhadap kondisi fisik proyek.
Pemkot tidak ingin menerima kawasan yang masih menyisakan sejumlah persoalan teknis karena setelah dikelola pemerintah, kerusakan yang tidak diselesaikan berpotensi menjadi beban daerah.
Asisten II Setda Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pemerintah mulai menyiapkan pengambilalihan pengelolaan Teras Samarinda tahap II. Pembagian tugas akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sementara pengamanan sementara akan ditangani Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kita akan ambil alih nanti, makanya saya bagi tugas setiap segmen. Seperti ketika Teras Samarinda 1,” kata Marnabas usai meninjau Teras Samarinda tahap II, Senin (10/8).
Pemkot bahkan telah menyiapkan tahapan pemeriksaan sebelum kawasan tersebut dibuka. Marnabas menyebut rapat internal akan digelar untuk memetakan kebutuhan, kemudian Wali Kota Samarinda Andi Harun dijadwalkan meninjau lokasi sekitar 19 hingga 22 Agustus.
“Tanggal 1 kita akan usulkan Pak Wali Kota untuk pembukaan secara resmi Teras Samarinda ini,” ujarnya.
Namun, hasil peninjauan awal menunjukkan proyek yang secara umum telah rampung itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang menurut Pemkot harus segera dibenahi. Marnabas mengungkapkan sejumlah catatan mulai dari pemasangan keramik yang dinilai kurang baik, sistem sprinkler yang belum optimal, bak sampah yang belum memadai, hingga tanaman dan rumput yang membutuhkan perawatan intensif.
Catatan tersebut menjadi perhatian serius lantaran pemerintah tidak ingin persoalan yang semestinya masih menjadi tanggung jawab kontraktor justru ikut terbawa saat kawasan mulai dikelola Pemkot. Marnabas menegaskan kontraktor tetap wajib memperbaiki seluruh kekurangan sebelum proses serah terima dilakukan secara resmi.
“Intinya bahwa ini kan tanggung jawab kontraktor. Sebelum kami terima, dia harus kerjakan sesuai dengan RAB yang ada,” tegasnya.
Menurut Marnabas, meskipun proyek telah memasuki tahap pengelolaan pemerintah, kontraktor masih memiliki kewajiban selama masa pemeliharaan. Karena itu, setiap potensi kerusakan yang bisa diprediksi dalam jangka pendek harus segera dicatat dan diperbaiki.
Ia mencontohkan pemasangan keramik yang tidak sempurna.
Jika dibiarkan, kerusakan dapat berkembang setelah kawasan digunakan masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Saya minta PPK-nya, segera dicatat semua itu, serahkan kepada kontraktor untuk diperbaiki,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Pemkot tetap mengusulkan 1 September sebagai waktu pembukaan resmi. Namun, keputusan akhir berada di tangan wali kota setelah melakukan peninjauan langsung. Ia sengaja memberikan ruang waktu setelah peninjauan wali kota agar setiap catatan masih dapat diperbaiki sebelum pembukaan.
“Jadi kami masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau Pak Wali beranggapan bahwa ini sudah clear, bisa di-launching di bulan Agustus, monggo,” katanya.
Meski Teras Samarinda tahap II dipersiapkan untuk segera digunakan, tidak seluruh bagian proyek dapat dibuka bersamaan. Pedestrian di tengah Sungai Mahakam yang menjadi salah satu bagian ikonik kawasan tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Pemerintah masih harus memastikan fasilitas yang ada aman, berfungsi dan layak digunakan sebelum diserahkan menjadi ruang publik. Pemkot juga tengah menyiapkan kebutuhan pagar pengaman untuk mencegah masyarakat melintas sembarangan, terutama di area yang masih dalam proses pembangunan.
“Kita punya pengalaman di Teras Samarinda tahap I. Jadi, ini juga insya Allah ini akan ramai nanti,” pungkasnya.
