EKSPOSKALTIM, Bontang - Sekitar 40 orang warga Kelurahan Tanjung Laut, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Transportasi Wisata Laut (APJTWL), menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua APJTWL Kota Bontang Bilhogen, tiba di Kantor DPRD sekitar pukul 09.00 wita Senin (18/7/2016) pagi tadi. Kedatangan mereka (APJTWL) ini, untuk berdialog terkait kejelasan solusi atas wacana penutupun Pulau Beras Basah.
“Ini adalah bentuk tindakan penolakan kita terhadap penutupan Pulau Beras Basah, karena dengan adanya wacana tersebut kami merasa terusik,” kata Bilhogen, saat ditemui usai dialog bersama DPRD Bontang.
Dia mengatakan, pihaknya meminta kejelasan kepada anggota DPRD terkait isu yang berkembang. Kata dia, pihaknya siap beras basah ditutup bila ada solusi yang terbaik buat mereka.
“Kalau memang ditutup, solusi untuk kita apa. Apakah hanya ditutup saja tanpa memikirkan nasib kita. Kami siap beras basah ditutup, tetapi kompensasi buat kita juga harus ada. Kami mencari nafkah lewat situ, jadi mesti harus dipikirkan juga,” paparnya.
Sebelumnya, saat dialog berlangsung pihak DPRD Kota Bontang melalui Ketua Komisi II Ubayya, menyampaikan permohonan maafnya kepada anggota APJTWL, karena pihaknya belum bisa memberikan keputusan pasti atas permasalahan tersebut.
“Saya rasa ini hanya permasalahan komunikasi saja. Saya terimakasih karena teman-teman (Anggota APJTWL, red) telah melakukan dialog langsung dengan kami. Kami sebagai perwakilan masyarakat, menerima dengan baik aspirasi yang diberikan,” kata Ubaya, saat dialog berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bontang.
Ubaya mengatakan, hal ini harus melalui koordinasi lagi bersama instansi yang bersangkutan, karena keputusan tidak bisa diambil secara sepihak. Tetapi, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan membahas hal tersebut bersama Pemerintah Kota.
“Yang jelas kami tidak bisa mutuskan ini, kami akan panggil instansi terkait. Seperti Syahbandar terkait penyedia jasa transportasi laut, kemudian pihak Dinas perhubungan komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kota Bontang, lalu Dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), Juga pihak Pertamina, dan yang pasti bersama Walikota dan Wakil Walikota,” ulasnya.
Sekedar informasi, dialog tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bontang antara lain, Ketua Komisi I Agus Haris, Ketua Komisi II Ubayya, Ketua komisi III Rustam, Wakil Ketua Komisi I Sulhan, dan Wakil Ketua Komisi II Arif. (*)
