Wacana pemotongan gaji pejabat negara dinilai sebagai sinyal pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global, dengan penekanan pada efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, merespons wacana pemotongan gaji pejabat seperti anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri. Menurutnya, itu merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun kepekaan terhadap potensi krisis.
Menurut dia, langkah tersebut mencerminkan respons terhadap dinamika global, terutama dampak konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi. “Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” kata Rifqinizamy dikutip Selasa (26/3).
Ia menyebut pemotongan gaji bukan satu-satunya langkah yang perlu ditempuh. Pemerintah juga didorong untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan secara menyeluruh. Fokusnya, kata dia, adalah memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki kejelasan hasil, baik dari sisi output maupun outcome dalam pembangunan.
Karena itu, Rifqinizamy menilai wacana tersebut dapat dijalankan tanpa perlu perubahan undang-undang, melainkan cukup melalui regulasi teknis di tingkat pemerintah. “Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan tepat sasaran, agar tidak berdampak pada kinerja pelayanan publik. “Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya aspek proporsionalitas dalam wacana efisiensi anggaran, termasuk rencana pemotongan gaji menteri. Ia menilai besaran gaji menteri relatif lebih kecil dibanding pejabat BUMN maupun anggota DPR, sehingga pemotongan perlu dipertimbangkan secara cermat. "Gaji menteri itu Rp19 juta, kalau mau dipotong, sisa berapa lagi," kata JK.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan langkah efisiensi belanja kementerian/lembaga di tengah tekanan ekonomi global, termasuk membuka opsi pemotongan gaji pejabat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara.
