Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengungkap kondisi rumah dinas gubernur setelah tidak ditempati selama lebih dari satu dekade, saat merespons sorotan publik atas anggaran renovasi yang mencapai Rp25 miliar.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya buka suara terkait sorotan publik terhadap anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai sekitar Rp25 miliar. Ia menyebut kondisi rumah dinas tersebut sudah lama tidak ditempati, bahkan lebih dari 10 tahun, sehingga banyak fasilitas yang tidak layak dan perlu dibenahi.
“Mulai banyak sekali yang tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak,” ujar Rudy di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Rudy, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk rumah dinas gubernur, tetapi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur serta fasilitas pendukung seperti pendopo dan guest house.
“Jadi intinya kalau Rp25 miliar itu tidak hanya untuk rumah Gubernur saja, tapi juga Wakil Gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya,” katanya.
Ia menegaskan proses penganggaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dibahas bersama DPRD, serta dirinya tidak secara khusus mengajukan permintaan pembangunan tersebut.
“Yang menganggarkan itu TAPD, bukan saya yang meminta,” ujarnya.
Rudy juga menyebut saat ini rumah dinas tersebut telah selesai dibenahi dan sudah ditempati. Ia memilih tinggal di rumah dinas karena lokasinya berdekatan dengan kantor gubernur.'
“Kalau saya di rumah dinas saja, biar lebih efektif, efisien, dan produktivitasnya lebih baik,” katanya.
Alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan kantor Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada APBD 2025 menuai sorotan. Berdasarkan data Inaproc, anggaran tersebut terbagi dalam 57 item, mencakup rehabilitasi kantor gubernur Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan Rp3 miliar, perbaikan ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar, hingga pengadaan mebel, videotron, fasilitas kebugaran, alat dapur, biliar hingga akuarium air laut.
Kebijakan ini memicu kritik, antara lain dari akademisi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo yang menilai alokasi tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik. Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran serta perlunya transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan anggaran itu merupakan pemeliharaan aset negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut penganggaran telah melalui mekanisme APBD yang melibatkan TAPD dan DPRD serta diawasi sesuai ketentuan, dengan tujuan mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik.
