EKSPOSKALTIM, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Bontang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Senin (25/5).

Penyerahan opini WTP dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto.

Raihan opini WTP ke-12 ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bontang dinilai tetap berjalan baik, transparan, dan akuntabel di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan bukan hal mudah. Ketepatan administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pelaporan, hingga pengawasan penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang terus dievaluasi setiap tahunnya.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

“Ini adalah hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Menurutnya, opini WTP tidak sekadar menjadi penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara profesional demi kepentingan masyarakat.

Neni berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam agenda penyerahan LHP tersebut, Wali Kota Bontang turut didampingi Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, Inspektur Daerah, Enik Ruswati, Kepala BPKAD Bontang, Muhammad Syahbirin, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.

Prestasi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Bontang sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur yang konsisten menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. (kmf/rie)