Menurunnya transfer dari pemerintah pusat dan provinsi membuat ruang fiskal Kota Bontang semakin sempit. Pemkot pun mulai mengerem belanja pendukung agar pelayanan publik tetap berjalan.
EKSPOSKALTIM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang memproyeksikan pendapatan daerah 2027 hanya Rp1,95 triliun, turun lebih dari 31 persen dibanding realisasi 2025, memaksa pemerintah memperketat prioritas belanja di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
Pemkot Bontang dan DPRD Bontang resmi menandatangani nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027. Di tengah menurunnya transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengakui tahun depan akan menjadi periode yang berat bagi keuangan daerah.
Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bontang, pendapatan daerah 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp1,95 triliun atau turun 31,39 persen dibanding realisasi pendapatan 2025 yang mencapai Rp2,84 triliun.
Penurunan tersebut terutama dipicu berkurangnya pendapatan transfer yang selama ini menjadi penopang utama APBD Bontang. "Proyeksi ini menjadi dasar kita menyusun APBD secara realistis dan terukur. Kita tidak dapat menyusun belanja berdasarkan dana yang belum pasti diterima," ujar Neni.
Meski ruang fiskal menyempit, pemerintah daerah tetap harus menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan program pembangunan prioritas. Karena itu, Neni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola penyusunan anggaran dengan lebih menitikberatkan pada efektivitas dan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kegiatan yang bersifat administratif dan pendukung harus mulai ditekan agar ruang anggaran dapat difokuskan pada sektor yang lebih produktif.
"Belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat, makanan dan minuman, honorarium, serta berbagai pengeluaran pendukung lainnya harus dievaluasi secara ketat," katanya.
Tahun Fiskal yang Berat
Neni menilai tantangan fiskal yang dihadapi Bontang tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas pembangunan.
"Tahun 2027 bukan tahun yang mudah. Kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan terus meningkat," ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah program strategis tetap menjadi prioritas, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengendalian banjir, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Menurut Neni, keterbatasan anggaran seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat dan menyelesaikan persoalan masyarakat," tegasnya.
Jangan Bergantung pada Anggaran yang Belum Pasti
Selain menyoroti sisi belanja, Neni juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas perencanaan anggaran. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh memaksakan target pendapatan yang tidak memiliki dasar perhitungan yang kuat hanya demi memperbesar kapasitas APBD.
"Kita tidak boleh menetapkan pendapatan terlalu tinggi hanya agar anggaran terlihat besar. APBD harus disusun berdasarkan kemampuan riil yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Bontang juga terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Neni berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Karena pada akhirnya yang terpenting bukan besarnya anggaran, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap kebijakan yang kita ambil," pungkasnya.
.jpg)
