Kasus siswa yang mengalami mual, muntah hingga harus dirawat di rumah sakit usai menyantap MBG memicu tindakan tegas dari BGN. Kepala dua dapur SPPG di Bontang dicopot, sementara operasional dapur dihentikan sampai hasil pemeriksaan sampel makanan keluar.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Operasional dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bontang dihentikan sementara menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dua dapur yang dimaksud yakni SPPG Bontang Utara 2 dan SPPG Bontang Selatan 5. Keduanya menjadi perhatian setelah sejumlah penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan, bahkan beberapa siswa harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, mengatakan penghentian sementara dilakukan hingga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan selesai.
"Sampai hasil lab sampel makanan keluar, dapur berhenti sementara. Nantinya ada koordinasi lanjutan bersama sekolah," kata Paska usai rapat koordinasi dan evaluasi dugaan keracunan MBG di Auditorium 3 Dimensi Bontang, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, Badan Gizi Nasional kini menerapkan mekanisme yang lebih tegas terhadap pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG.
Jika sebelumnya BGN menggunakan istilah "kejadian menonjol", kini klasifikasi tersebut diubah menjadi "kejadian fatal" dengan konsekuensi yang lebih berat bagi pengelola dapur.
"Ketika ada kejadian fatal, maka secara otomatis Kepala SPPG akan dicopot," tegasnya.
Paska mengungkapkan arahan pencopotan kepala SPPG di Bontang telah diterima langsung dari pimpinan BGN. Saat ini proses yang tersisa hanya penyelesaian administrasi.
"Sesuai arahan dari pimpinan, kepala SPPG langsung dicopot. Tinggal kita melakukan proses administrasinya," ujarnya.
Tidak hanya kepala SPPG, sanksi juga dapat dijatuhkan kepada pihak penyelenggara apabila ditemukan kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan program.
Direktur penyelenggara, kata dia, dapat diberikan surat peringatan apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan sesuai SOP yang berlaku.
Evaluasi 26 SOP
Di sisi lain, BGN masih melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan 26 SOP yang menjadi pedoman penyelenggaraan program MBG.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tahapan mana yang tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga memicu munculnya kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat.
"Kami masih menunggu laporan dari lapangan. Dari situ nanti akan terlihat di bagian mana ada ketidaksesuaian dengan SOP," jelasnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari kedua dapur tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan kembali operasional dapur maupun pemberian sanksi tambahan kepada pihak yang bertanggung jawab.
Untuk sementara, distribusi MBG dari dua dapur tersebut masih dihentikan hingga proses investigasi dan evaluasi selesai dilakukan.
