EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat persentase kemiskinan di Kaltim pada Maret 2026 turun menjadi 5,14 persen.
Namun, di balik temuan statistik yang tampak membaik tersebut, publik kerap mempertanyakan seberapa jauh angka tersebut merefleksikan realitas sosial di lapangan khususnya ketika Garis Kemiskinan (GK) ditetapkan di angka Rp935.662 per kapita per bulan.
Menanggapi skeptisisme masyarakat, Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan makro oleh BPS menggunakan metodologi objektif yang disepakati secara internasional.
"Jadi kalau pakai persepsi kita, betul tidak cukupi," ujar Mas’ud dalam wawancara dengan EksposKaltim.
Mas’ud menjelaskan penetapan garis kemiskinan Rp935 ribu tersebut memiliki pedoman resmi yang merujuk pada Handbook of Poverty and Inequality.
Dalam standar statistik dunia, indikator utama kemiskinan diukur dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan.Untuk komponen makanan, acuannya adalah keterpenuhan kecukupan energi sebesar 2.100 kilokalori (kcal)per hari per orang sesuai standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi.
"Struktur pengeluaran orang miskin itu dominan di makanan, proporsinya mencapai 70 persen. Angka Rp935 ribu ini sifatnya rata-rata per kapita. Jadi kalau untuk tingkat keluarga, tinggal dikalikan dengan jumlah anggota keluarganya," terangnya.
Ia menambahkan batas garis kemiskinan ini memang membuat kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas batas garis (borderline) seolah-olah tidak masuk kategori miskin secara statistik, meski secara kasat mata hidup mereka sangat mirip. Mengingat negara punya keterbatasan anggaran, dibuatlah definisi objektif untuk membelah mana yang miskin dan mana yang tidak.
“Berbeda dengan data intervensi bantuan sosial seperti Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang memadukan pendekatan subjektif dan penilaian lingkungan tempat tinggal," jelas Mas'ud.
Meskipun secara persentase makro kemiskinan Kaltim melandai dari 5,19 persen (September 2025) dan 5,17 persen (Maret 2025) menjadi 5,14 persen (Maret 2026), data BPS menunjukkan fakta yang timpang antara perkotaan dan perdesaan. Penurunan kemiskinan ternyata hanya terkonsentrasi di area perkotaan. Sebaliknya, angka kemiskinan di wilayah perdesaan Kaltim justru mengalami peningkatan.
BPS mengidentifikasi bahwa keterpurukan di desa dipicu oleh lesunya sektor pertanian pangan dan komoditas perkebunan rakyat. Pada Februari 2026, luas panen tanaman pangan tercatat hanya 5.740 hektare, anjlok drastis dibanding September tahun sebelumnya yang mecapai 15.335 Ha. NTP di sektor tanaman pangan dan perkebunan rakyat tertekan akibat jatuhnya harga komoditas pada periode awal tahun.
Kata Mas’ud, konsentrasi penduduk miskin Kaltim memang ada di perdesaan.
“Proporsi penduduk kita kan 60 persen di kota dan 40 persen di desa. Akses barang di kota jauh lebih mudah. Maka itu, terobosan paling krusial untuk menekan kemiskinan desa adalah pembangunan infrastruktur. Kalau ini tidak dilakukan, repot," tegasnya.
Terkait dinamika jumlah penduduk miskin yang sempat naik 0,93 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2025, BPS menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan.
"Secara persentase kita turun. Namun dari sisi jumlah absolut, ada kenaikan dibanding Maret 2025 karena didorong oleh pertumbuhan penduduk. Otomatis penyebut dan pembilangnya bertambah," paparnya.
Secara regional, posisi tingkat kemiskinan Kaltim (5,14%) diklaim tergolong rendah di tingkat nasional, berada di bawah provinsi seperti Banten (5,38%), Jawa Barat (6,54%), Jawa Timur (9,06%), hingga Jawa Tengah (9,21%), meski belum semenyamai Bali yang mencatatkan tingkat kemiskinan terendah di angka 3 persen.
Untuk menjamin keakuratan data Susenas Maret 2026, BPS menerjunkan survei pada 768 titik sampel di Kalimantan Timur dengan melibatkan sekitar 7.600 responden, serta lebih dari 300 ribu rumah tangga secara nasional. BPS memastikan seluruh data yang dirilis telah memenuhi standar tingkat ketidakpastian ilmiah (Relative Standard Error) yang berlaku pada lembaga statistik resmi di seluruh dunia sesuai standar National Statistical Office (NSO).
“Jadi NSO tidak akan merilis angka yang secara ilmiah datanya itu tidak akurat. Artinya secara ilmiah dia sudah terpenuhi,” jelasnya.
Mas’ud menilai kondisi ekonomi Kaltim secara umum masih cukup kondusif. Namun, ia meminta pembacaan ekonomi dilakukan secara lebih detail karena tidak semua sektor mengalami kondisi yang sama. Karena data kemiskinan Maret menggambarkan kondisi triwulan I, BPS melihat sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan maupun kontraksi pada periode tersebut.
“Potret di triwulan 1 itu yang ekonominya sedang turun itu di pertambangan dan di jasa keuangan. Artinya sektor yang lain itu masih tumbuh baik,” pungkas dia.
.jpg)
