61 kasus kebakaran hutan dan lahan sudah tercatata di Samarinda dengan luasan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektare.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Pemerintah Kota Samarinda mulai memperhitungkan dampak yang lebih luas dari fenomena El Nino yang disebut-sebut sebagai “Godzilla El Nino”. Itu, menyusul tingginya potensi kekeringan hingga September bahkan kemungkinan berlanjut ke Oktober.
Kondisi tersebut bukan sekadar ancaman di atas kertas. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mencatat sekitar 61 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luasan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektare.
Kepala BPBD Samarinda mengatakan angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah memperkuat mitigasi melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah, Rabu (19/8).
“Disebut Godzilla El Nino ya itu yang keringnya lebih tinggi. Kemudian yang didasari dari beberapa kejadian karhutla sekitar 61 kali. Data terakhir dengan luasan kurang lebih yang terdampak itu 83 hektaran kurang lebih,” ujarnya.
Menurutnya, Samarinda pernah menghadapi situasi serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kali ini pemerintah tidak ingin menunggu dampak meluas sebelum mengambil langkah.
Rakor tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap berbagai sektor yang berpotensi terdampak kekeringan. Salah satunya sektor pertanian yang berhadapan langsung dengan ancaman keterbatasan air.
“Makanya hari ini kita rapat yang mengundang beberapa perangkat daerah kaitannya dengan OPD-OPD penanggung jawab dampak dari El Nino. Seperti Dinas Ketapang misalnya itu ada kemungkinan gagal tanam dan gagal panen,” jelasnya.
Risikonya semakin nyata ketika sumber air mulai terbatas sementara tanaman sudah terlanjur tumbuh. Kondisi itu membuat petani berada dalam situasi sulit karena tidak lagi memiliki cukup air untuk mempertahankan tanaman.
“Sudah tidak ada air lagi atau air terbatas lalu tidak bisa menanam padahal benihnya sudah tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu wilayah yang kini menjadi perhatian adalah Serayu. BPBD mencatat sekitar 50 hektare lahan berpotensi mengalami gagal panen apabila dalam sepekan ke depan tidak memperoleh hujan atau intervensi penyiraman.
Ancaman tersebut menunjukkan bahwa dampak kemarau tidak berhenti pada karhutla. Ketika kekeringan berlangsung, persoalan dapat bergeser menjadi ancaman terhadap produksi pangan dan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Lihat postingan ini di Instagram
BPBD juga mencatat potensi gangguan pada perkebunan hortikultura seperti sayuran dan cabai yang membutuhkan ketersediaan air untuk menjaga pertumbuhan tanaman.
Karena itu, hasil identifikasi dari masing-masing OPD nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun. Pemerintah akan memetakan lahan pertanian dan perkebunan mana saja yang berpotensi mengalami kegagalan produksi sekaligus menghimpun kebutuhan intervensi.
Selain pertanian, ketersediaan air bersih menjadi persoalan lain yang mulai diantisipasi pemerintah. BMKG menyampaikan bahwa periode paling panas berada pada Agustus, namun kondisi panas dan kemarau masih berpotensi berlangsung hingga September.
“Makanya kita juga mengundang PDAM berkaitan dengan mengidentifikasi titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang di identifikasi,” jelasnya.
Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan distribusi air apabila ada wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan dari jaringan perpipaan. BPBD menyiapkan dua skema utama, yakni distribusi menggunakan mobil tangki dan penempatan tandon air.
Namun, distribusi tidak akan dilakukan secara individual, melainkan berbasis kelompok masyarakat agar lebih efektif.
“Tapi dengan sistem berkelompok jadi bukan perorangan kita suplainya tapi terkoordinir di RT misalnya kemudian masyarakat bisa mengambil air,” sambungnya.
Ancaman kekeringan juga berpotensi menyentuh sektor perikanan air tawar. Berkurangnya ketersediaan air di kolam dapat memengaruhi kondisi dan pertumbuhan ikan.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup turut dilibatkan untuk mengantisipasi dampak lain, termasuk karhutla serta kualitas air dan udara.
Rakor tersebut menjadi tahap awal untuk mengumpulkan data sekaligus mengidentifikasi risiko apabila kemarau berlanjut lebih lama dari perkiraan.
“Jadi di awal-awal ini kita tindakan mitigasi identifikasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September bahkan mungkin Oktober,” lanjutnya.
Namun, intervensi pemerintah akan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran. BPBD menegaskan penanganan tidak berarti pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk setiap persoalan, melainkan mengoptimalkan sumber daya yang telah tersedia.
Konsep yang disiapkan adalah kolaborasi. Peralatan milik OPD akan digerakkan, sementara sumber daya milik perusahaan juga akan dilibatkan apabila dibutuhkan.
Termasuk untuk persoalan air bersih. Perusahaan yang memiliki mobil tangki akan diminta berpartisipasi apabila ada wilayah yang mengalami kesulitan air selama kemarau.
“Kita akan panggil untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih di daerah-daerah yang mungkin di kemarau ini kesulitan air bersih,” jelasnya.
Belum Ada Arahan Rekayasa Cuaca
Meski sebelumnya operasi modifikasi cuaca pernah dilakukan di wilayah Samarinda, khususnya saat percepatan pembangunan IKN melalui Bandara APT Pranoto, namun pemerintah Samarinda sejauh ini belum menerima arahan untuk melakukan rekayasa cuaca.
“Sampai detik ini belum ada arahan dari Pak Wawali untuk tentang rekayasa cuaca,” tutupnya.
