Kekayaan alam mengalir ke pusat, tetapi pembangunan daerah penghasil dinilai masih tertinggal.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan satu dari 10 kursi DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur pada Pemilu 2029.
Target tersebut disiapkan melalui konsolidasi organisasi dan penjaringan calon legislatif yang dinilai memiliki basis massa kuat di masing-masing daerah pemilihan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah strategis dalam konsolidasi nasional partainya.
Konsolidasi tersebut dilakukan setelah sebelumnya Hanura menggelar kegiatan serupa di Banten, Sumatera Utara, Batam, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara.
"Kami bertemu dengan seluruh pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD dari Partai Hanura se-Kaltim untuk memastikan proses konsolidasi berjalan sesuai jalur (on the track)," ujar Patrice di Balikpapan, Sabtu (22/8).
Patrice mengatakan Hanura tidak hanya menargetkan pemenuhan syarat administratif sebagai peserta Pemilu 2029. Partai juga mulai menyiapkan calon legislatif yang memiliki basis massa di daerah pemilihan masing-masing.
"Dari 10 kursi DPR RI yang diperebutkan di Kaltim, kami optimistis bisa mendapatkan satu kursi pada Pemilu 2029 mendatang," tegasnya.
Soroti Bagi Hasil SDA
Selain memperkuat konsolidasi internal, Hanura menyoroti persoalan pembagian hasil sumber daya alam (SDA) dan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur.
Patrice menilai ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat perlu dikurangi agar pembangunan, termasuk infrastruktur dan pendidikan, tidak tertinggal.
"Selama konsolidasi, kami menerima banyak keluhan tentang pembagian keuangan daerah yang dirasa tidak adil dan transfer daerah yang sering macet. Harusnya jangan dibalik, kekayaan diambil lalu daerah hanya diberi 20 persen. Seharusnya daerah dapat 80 persen dan pusat 20 persen," tutur Patrice.
Menurut dia, pemerataan ekonomi di daerah penghasil SDA menjadi salah satu kunci untuk menjaga kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hanura Kaltim Target Rampungkan Kepengurusan Oktober
Sementara itu, Ketua DPD Hanura Kaltim, Marsidik, mengatakan seluruh DPC kabupaten/kota di Kaltim telah berkomitmen menyelesaikan struktur kepengurusan hingga tingkat desa paling lambat pertengahan Oktober 2026.
"Seluruh DPC di Kaltim sudah sepakat batas akhir penyusunan pengurus pada pertengahan Oktober. Kaltim siap bertarung dan mengisi kursi di legislatif kabupaten, kota, maupun provinsi," pungkas Marsidik.
