Pemprov Kalimantan Timur mulai melihat persoalan BBM bukan lagi sekadar antrean di SPBU.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur mulai bergerak dari sekadar masalah antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi persoalan ekonomi yang berpotensi memperberat beban masyarakat.
Di tengah kondisi lapangan kerja yang masih menjadi persoalan dan kebijakan penyesuaian tenaga kerja yang telah berjalan, keterbatasan pasokan BBM dinilai dapat menciptakan tekanan baru.
Sebab, BBM bukan hanya kebutuhan kendaraan, tetapi salah satu penopang aktivitas transportasi, distribusi barang, hingga pergerakan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah daerah masih terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan kuota BBM yang berkurang dapat dikembalikan.
Pemprov Kaltim berharap persoalan tersebut segera mendapat kepastian agar dampaknya tidak meluas.
“Ini komunikasi terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan. Karena kalau nggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak,” kata Seno Aji.
Menurut Seno persoalan BBM muncul ketika masyarakat Kaltim juga menghadapi tekanan ekonomi. Sebab itu ia mengaitkan persoalan pasokan BBM dengan kondisi ketenagakerjaan yang menurutnya sudah cukup berat.
“Sudah RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran. Sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak ingin pengurangan pasokan BBM menjadi faktor tambahan yang memperbesar beban ekonomi masyarakat. Terlebih, keterbatasan BBM dapat meningkatkan waktu tunggu kendaraan, mengganggu aktivitas angkutan, dan pada akhirnya mempengaruhi biaya distribusi.
“Maka kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan BBM,” tegas Seno.
Sebelumnya, pengamat ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsojo menyoroti dugaan adanya praktik mafia dalam distribusi BBM bersubsidi yang dinilai ikut memperparah persoalan antrean dan kelangkaan di sejumlah SPBU.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi keterbatasan kuota, tetapi juga mengusut potensi kebocoran distribusi, termasuk praktik pengetapan BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali.
Namun, Pemprov Kaltim memilih tidak terburu-buru menyimpulkan spekulasi adanya mafia. Seno mengatakan pemerintah belum memiliki bukti yang dapat menjadi dasar untuk memastikan dugaan tersebut.
“Saya tidak bisa menjelaskan bukan mafia karena kami belum punya bukti apa pun ya,” katanya.
Alih-alih berspekulasi mengenai pihak yang bermain di balik distribusi, Pemprov Kaltim meminta agar kuota yang telah ditetapkan benar-benar sampai ke SPBU sesuai peruntukannya.
“Jadi kami ingin yang penting adalah kuota di pom-pom bensin diberikan dengan sesuai yang ada,” pungkasnya.
