Krisis air baku masih membayangi, distribusi air bersih belum sepenuhnya normal, sementara risiko kebakaran dan kekeringan dinilai masih mengintai di lapangan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Berakhirnya perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana kekeringan Kota Samarinda pada 21 September 2026 ternyata belum bisa dibaca sebagai tanda berakhirnya ancaman di lapangan.
DPRD Samarinda meminta pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan karena sejumlah pemicu bencana, terutama kekeringan dan kebakaran, belum sepenuhnya hilang.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pencabutan status tanggap darurat berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya komponen yang menjadi dasar penetapan status tersebut. Namun, berakhirnya status administratif itu menurutnya tidak boleh diikuti dengan penurunan kewaspadaan pemerintah.
“Jadi memang kalau dia sudah komponen-komponen itu tidak terpenuhi, jadi memang masa tanggap darurat itu ya bisa dicabut,” kata Rohim (24/9).
Namun, ia menekankan persoalan utama belum sepenuhnya selesai. Kebakaran dan kekeringan yang menjadi pemicu penetapan status darurat masih menjadi ancaman, meski tekanan pada beberapa aspek mulai menurun.
“Tapi yang penting kan kewaspadaan itu harus tetap dijaga, karena kan pemicu dari kejadian ini masih ada, terkait dengan kebakaran, terkait dengan kekeringan ini masih ada,” ujarnya.
Kebakaran Mulai Turun, Krisis Air Belum
Rohim menyoroti adanya perbedaan perkembangan antara dampak kebakaran dan persoalan kekeringan. Menurutnya, kondisi kebakaran dan kualitas udara memang mulai menunjukkan penurunan tekanan, tetapi persoalan ketersediaan air belum berada pada kondisi yang sama.
Kondisi Bendungan Benanga menjadi salah satu indikator bahwa persoalan kekeringan belum sepenuhnya pulih. Sebelumnya, BWS Kalimantan IV mencatat muka air Waduk Benanga Lempake turun hingga 6,80 meter pada awal September dan kondisi tersebut membuat waduk tidak lagi mampu mengaliri irigasi maupun menyuplai kebutuhan air baku Samarinda dan sekitarnya.
Pada saat yang sama, persoalan air baku juga masih berlangsung di sistem Perumda Tirta Kencana. Sehari setelah masa tanggap darurat berakhir, Perumda masih memberlakukan pengurangan jam operasional pada lima IPA karena kondisi air baku dan kadar klorida belum kembali ke standar.
Karena ancaman belum sepenuhnya berakhir, Rohim mengatakan DPRD sebelumnya telah meminta pemerintah dan organisasi perangkat daerah terkait tetap menjalankan langkah penanganan, termasuk memastikan kebutuhan infrastruktur pendukung tidak terhenti hanya karena status tanggap darurat dicabut.
“Kita sudah sampaikan, jadi pemerintah tetap standby, tetap mengeluarkan semua kemampuannya. Bahkan kita minta kemarin dengan TAPD kalau masih memungkinkan untuk dipenuhi juga dipenuhi, misalnya kebutuhan mobil tangki itu tetap disiapkan,” jelasnya.
Permintaan itu menjadi penting karena distribusi air bersih masih dibutuhkan ketika sumber air baku belum sepenuhnya normal. Perumda Tirta Kencana juga memastikan distribusi air tetap berlanjut meski status tanggap darurat telah berakhir, selama kondisi air belum normal dan penanganan masih dikoordinasikan bersama Satgas.
Bagi Rohim, pencabutan status bukan alasan untuk mengurangi kapasitas respons pemerintah. Justru, masa setelah status darurat berakhir harus tetap diikuti dengan kesiapsiagaan sampai indikator kekeringan dan ancaman kebakaran benar-benar mereda.
“Jadi tidak mengurangi kewaspadaan, tidak mengurangi keseriusan, karena pemicu-pemicunya itu masih ada, sampai benar-benar sudah normal,” pungkasnya.
