Pertemuan 20 menit, Gibran resmi serahkan surat mundur ke pimpinan MPR, tenggat 60 hari pencarian Wapres baru resmi dimulai.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Teka-teki seputar kunjungan senyap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kompleks Parlemen akhirnya terjawab terang.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Gibran datang secara khusus untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam pertemuan tertutup berdurasi 20 menit, Kamis siang (12/11/2026), tanpa membeberkan alasan spesifik di balik keputusan mundurnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan bahwa sang Wakil Presiden tidak banyak melontarkan kata-kata saat menyambangi pimpinan lembaga tinggi negara tersebut di Gedung Nusantara III, Senayan.
Menurut Muzani, inti kedatangan Gibran murni untuk menyerahkan dokumen resmi sekaligus meminta agar majelis dapat segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme tata negara yang berlaku.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Ahmad Muzani saat menggelar konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani menegaskan pula bahwa dalam pertemuan singkat selama 20 menit tersebut, Gibran sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyinggung alasan di balik keputusan pengunduran dirinya.
Langkah Cepat MPR dan Tenggat Waktu Konstitusional
Menanggapi penyerahan dokumen krusial tersebut, pimpinan MPR tidak menunggu lama dan langsung bergerak cepat. Muzani menyatakan bahwa pihaknya langsung menggelar Rapat Pimpinan MPR pada hari ini juga untuk merespons dinamika ketatanegaraan yang terjadi.
“Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar politikus senior tersebut.
Berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MPR memiliki rentang waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal pengunduran diri Gibran untuk secara resmi menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Di sisi lain, proses pengisian kursi kekosongan jabatan RI-2 ini juga melibatkan kewenangan Presiden Republik Indonesia. Sesuai koridor hukum tata negara, Presiden Prabowo Subianto memiliki alokasi waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak dikeluarkannya surat resmi permintaan dari MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Langkah cepat yang diambil oleh MPR ini menandai babak baru transisi kepemimpinan nasional di tengah dinamika politik yang menyita perhatian publik luas dalam sepekan terakhir.
