Gibran mundur, kursi wapres kosong. Bagaimana mekanisme penggantiannya? Rupanya tak sama seperti transisi 1998
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membedah perbedaan mendasar antara mekanisme pemberhentian Wakil Presiden melalui jalur pemakzulan (impeachment) dengan pengunduran diri secara sukarela.
Menjawab dinamika mundurnya Gibran Rakabuming Raka, Yusril menegaskan pengisian kursi RI-2 akan diputuskan sepenuhnya melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tanpa melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Yusril menjelaskan bahwa garis pemisah utama antara pemakzulan dan pengunduran diri terletak pada alur proses konstitusional serta lembaga negara mana saja yang memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjutinya.
Menurutnya, dalam skema pemakzulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memegang keterlibatan langsung sejak tahap pengusulan hingga pembuktian. Sebaliknya, apabila Wakil Presiden memilih mengundurkan diri, koordinasi ketatanegaraan lebih berfokus antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR," kata Yusril saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam konteks langkah Gibran Rakabuming Raka saat ini, Yusril menerangkan bahwa Wakil Presiden telah secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden maupun kepada pimpinan MPR. Oleh sebab itu, tindak lanjut konstitusional berikutnya bermuara pada kewenangan MPR serta kewajiban Presiden untuk segera memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Tenggat 60 Hari dan Perbedaan Sejarah Transisi 1998
Lebih rinci, pakar hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa MPR nantinya akan menggelar rapat resmi guna menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Setelah itu, pimpinan MPR akan mengirimkan pemberitahuan formal kepada Presiden melalui surat resmi.
Usai pemberitahuan diterima, MPR akan meminta Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang kemudian akan dipilih secara langsung dalam sidang paripurna MPR.
Yusril menekankan bahwa seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut mengacu secara mengikat pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dengan batas waktu pemilihan selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Ia pun meluruskan pemahaman publik dengan menegaskan bahwa mekanisme penggantian Wakil Presiden yang mengundurkan diri sangat berbeda dengan peristiwa pergantian Presiden Soeharto pada tahun 1998 silam. Kala itu, ketika Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis naik menggantikannya sesuai konstitusi.
Namun, apabila posisi Wakil Presiden yang mengalami kekosongan akibat mengundurkan diri, tidak ada pejabat negara mana pun yang secara otomatis naik mengisi posisi tersebut. Pengisian jabatan RI-2 wajib ditempuh melalui mekanisme pemilihan di MPR.
Sebagai penegasan akhir, Yusril memastikan bahwa proses pemilihan Wakil Presiden pengganti ini tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan sepenuhnya menjadi domain konstitusional sidang MPR RI.
