Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta pusat tanggung penuh gaji dan TPP jika PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moernaeni meminta pemerintah pusat menanggung seluruh pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, apabila nantinya diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Permintaan tersebut mencakup gaji hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP). Neni menegaskan jangan sampai perubahan status kepegawaian itu justru menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pemerintah pusat harus konsisten dengan kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu, termasuk memastikan sumber pembiayaannya.
“Ketika nantinya PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka itu harus menjadi tanggungan pusat. Sekarang saja kita sudah ngos-ngosan karena TKD dipotong,” ujarnya, Jum'at (13/11/2026).
Neni menyebut, persoalan tersebut juga telah disuarakan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya memberikan kepastian perubahan status, tetapi juga menjamin pembiayaan gaji dan TPP.
Neni menjelaskan, perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan berdampak pada struktur belanja daerah. Jika sebelumnya masuk belanja barang dan jasa, setelah menjadi PPPK penuh waktu akan masuk dalam pos belanja pegawai.
Sementara itu, belanja pegawai Bontang saat ini telah mencapai sekitar 38 persen dari APBD. Jika pembiayaan PPPK penuh waktu kembali dibebankan kepada daerah, angkanya dikhawatirkan menembus 40 persen.
“Kalau dibebankan lagi, tambah berapa puluh miliar, bisa menyentuh 40 persen APBD. Masa nominal segitu hanya untuk birokrasi,” tegasnya.
Neni menilai kondisi tersebut akan semakin membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Mau dipaksa juga nggak ada apa-apa, sudah habis uang kita," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
"Setelah beberapa kali melakukan perhitungan, maka di hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo di Jakarta.
Ia menjelaskan keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam penataan aparatur sipil negara.
Prasetyo mengatakan rapat tersebut bertujuan memfinalisasi kesepakatan antara DPR dan pemerintah pada Agustus lalu, yang sebelumnya mencakup pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
