Program tekan emisi di Kutai Timur tidak mau cuma berhenti di dana kompensasi.
EKSPOSKALTIM, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tak ingin program pengendalian perubahan iklim hanya berhenti pada penerimaan dana kompensasi. Mulai tahun ini, Pemkab Kutim mendorong pengembangan skema perdagangan karbon (carbon trading) untuk memperluas manfaat ekonomi dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) bagi pembangunan daerah.
Langkah ini diambil agar Kutim memiliki sumber pembiayaan hijau yang lebih berkelanjutan dan tidak melulu bergantung pada skema pembayaran berbasis hasil (result-based payment) atas penurunan emisi.
“Ke depan, tidak hanya berbasis pembayaran atas hasil, tetapi bagaimana perdagangan karbon bisa semakin berkembang dan didorong untuk dimanfaatkan oleh Kutai Timur,” ujar Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, di Sangatta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ripto, peluang perdagangan karbon memiliki potensi besar untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi daerah. Namun, masuk ke ekosistem pasar karbon menuntut kesiapan tata kelola data yang ketat, transparansi informasi publik, hingga ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas.
Untuk mengejar standar tersebut, Bappeda Kutim berencana mereplikasi sistem informasi yang telah lebih dulu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Melalui penguatan sistem di tingkat kabupaten, kata dia, masyarakat diharapkan bisa memantau secara langsung jalannya program FCPF maupun pemanfaatan skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di lapangan.
“Penguatan sistem informasi dan kanal pengaduan dapat menjadi media untuk menyampaikan bagaimana program REDD+ dimanfaatkan secara optimal, khususnya dari sisi keterbukaan dan penyebarluasan informasi,” jelasnya.
Ripto menargetkan kombinasi antara pembenahan data spasial, kanal pengaduan warga, dan keterbukaan informasi akan memperkuat posisi tawar Kutim. Dengan begitu, keberhasilan daerah menekan laju emisi benar-benar berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
