EKSPOSKALTIM, Bontang- Polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja jasa kebersihan (Cleaning Service/CS) yang bekerja di lingkungan Pemkot Bontang belum juga menemui titik terang.

Mediasi yang dilakukan pemerintah bersama PT Bumi Bangkirai Mandiri (PT BBM), perusahaan yang menaungi para pekerja juga buntu.

Sebelum mediasi, 40-an pekerja yang merasa di-PHK dan tidak menerima sisa gaji serta tunjangan kesehatan melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota Bontang, Rabu (10/5) pagi.

Aksi ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya hal yang sama dilakukan 2 Mei 2017 lalu di Gedung Graha Taman Praja.

Di hadapan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi dan Umum (DPC F SP KEP) Erwin meminta kejelasan gaji karyawan yang tidak dibayarkan selama empat bulan. Hal yang sama juga terjadi pada iuran BPJS Kesehatan pekerja. Padahal, iuran tersebut sudah dipotong setiap bulannya dari gaji para pekerja.

“Pemberi kerja dalam hal ini Bagian Umum Pemkot Bontang beserta Dinas Tenaga Kerja agar dapat selalu mengawasi dan bertindak tegas kepada perusahaan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait perlindungan hak-hak karyawan. Yang jelas kami menolak jika perusahaan melakukan PHK terhadap 40 karyawannya,” imbuhnya.

Menanggapi aspirasi pekerja yang disampaikan selama mediasi berlangsung, Direktur PT BBM Achmad Faizal mengatakan, 40 pekerja tersebut tidak di-PHK. Melainkan kontrak kerja dengan perusahaan sudah habis. Perusahaan melakukan tes untuk mempekerjakan kembali. Hasilnya, 40 orang tersebut, kata Ical-sapaanya, dinilai tidak lulus seleksi dan perusahaan tidak memperpanjang kontrak.   

Sementara terkait gaji, tegasnya, sebelum diumumkannya pekerja yang lulus tes pihaknya sudah menginformasikan untuk mengambil gaji dari Januari hingga April di kantor PT BBM.

“Setelah kami umumkan waktu itu hanya 10 orang saja yang ke kantor untuk mengambil sisa gaji tersebut,” kata dia.

Tudingan iuran kesehatan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan juga dibantah. Ical berdalih ke 40 pekerja yang melakukan protes bukan bagian dari perusahaan setelah kontrak habis dan tidak diperpanjang karena tidak lulus tes. Alhasil, PT BBM hanya membayar 86 orang yang tercatat sebagai karyawannya.

Selain itu, kewajiban perusahaan menyediakan jaminan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan disebutnya juga telah dilaksanakan tanpa memotong sepeser pun dari gaji para pekerja.“Sisanya buka wewenang kami,” tukasnya.

Menanggapi itu, Nasrawati, salah satu pekerja yang terkena dampak PHK menepis semua yang dikatakan Direktur PT BBM Achmad Faizal, terkait informasi untuk mengambil gaji serta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.

Nasrawati mencontohkan saat ia hendak mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang ia terima hanya untuk dua bulan masa kerja. Sedangkan dirinya sudah bekerja sejak 2016 lalu hingga Maret 2017.

“Semua yang dikatakan oleh beliau bohong, karena sudah saya cek di BPJS Ketenagakerjaan. Saldo yang baru dibayarkan hanya dua bulan saja, selebihnya tidak dibayarkan,” katanya.

Mediasi yang berjalan alot sejak pukul 10.00 hingga 12.00 Wita tidak menemukan solusi lantaran kedua belah pihak kukuh dengan pendapat masing-masing. Asisten III Pemkot Bontang Nurul meminta agar para pekerja membuat laporan tertulis kepada Disnaker Kota Bontang agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

“Setelah ada surat yang diterima Disnaker, maka akan kami lakukan pembicaraan ulang dengan semua pihak. Dalam hal ini pimpinan PT BBM, para pekerja CS dan federasi serikat pekerja,” katanya.

Sekadar diketahui, mediasi dilakukan di ruang rapat lantai dua Sekretariat Kota (Setkot) Bontang dengan dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Asisten III Pemkot Bontang Nurul, perwakilan Disnaker Bontang Ikhwan Agus, Wakapolres Bontang Kompol Eko Alamsyah, serta staf Pemkot Bontang.