EKSPOSKALTIM, Bontang- Penundaan kenaikan tarif air bersih menyisakan kekecewaan. Tuntutan yang sedari awal disuarakan dianggap melenceng. 

Penundaan tersebut tidak menjawab tuntutan awal masyarakat yang menginginkan kebijakan menaikan tarif air PDAM yang disahkan dengan surat keterangan (SK) Wali Kota Bontang Nomor 176 tahun 2017 dibatalkan. 

Salah satu masyarakat Kelurahan Bontang Baru yang juga peserta aksi 8 Mei lalu Basuki Rahmat mengatakan dengan tegas menolak kesepakatan penundaan tarif air PDAM hasil dialog antara Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM) dengan Pemerintah Kota Bontang. Ia juga mengecam kesepakatan tersebut adalah pembodohan publik. 

“Memang bahasanya membatalkan saat ini, tapi selesai lebaran dinaikkan 20 persen, lalu akan naik lagi 10 persen dan mungkin dua bulan naik lagi sampai 50 sesuai kesepakatan mereka, atau bahkan sampai 120 persen lagi. Ini sama saja membodohi masyarakat,” kata Basuki, Kamis (11/5) malam. 

Basuki sempat ikut menghadiri pertemuan dengan wali kota, Kamis (11/5) siang, namun ia memilih menarik diri. Lalu keputusan itu kembali ia sampaikan saat menghadiri rapat, Kamis (11/5) malam di Sekretariat Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Bontang (Pekat IB) bersama AMBM.   

Bentuk penolakan terhadap kesepakatan tersebut juga dibuktikan dengan menarik diri dari AMBM. Dalam perjalanan tuntutan tersebut ia menilai sudah tidak sesuai dari perjuangan awal yang menolak kenaikan tarif air tanpa ada tawar-menawar atau negosiasi, seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat yang sama-sama berjuang melalui Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat (AMBM) harus berbeda jalan. 

“Saya bersama beberapa ketua RT, dan mahasiswa langsung walk out dari forum karena kecewa. Tetap kami menolak adanya kenaikan tarif PDAM, tidak ada negosiasi karena dari awal seperti itulah tuntutannya,” ujarnya. 

Basuki yang juga menyampaikan orasinya saat demonstrasi 8 Mei lalu bersama elemen masyarakat yang memilih tetap menolak kenaikan tarif tersebut akan segera bergabung untuk menyuarakan tuntutan kembali. 

“Secepatnya kami akan ada aksi selanjutnya sesuai tujuan awal kami,” jelasnya. 

Diketahui, kenaikan tarif dasar air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Bontang disepakati ditunda sampai Idul Fitri nanti. 

Hal tersebut diperolah dari hasil dialog AMBM bersama Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang didampingi Ketua DPRD Bontang Nursalam dan beberapa anggota dewan di kafe di Jalan Brigjen Katamso, Kamis (11/5) siang. 

Berikut pernyataan sikap AMBM yang disampaikan melalui pesan WhatsApp:  

Alhamdulillah Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kami dari AMBM (Aliansi Masyarakat Bontang Menggugat) menyatakan sikap menerima : 

1. Pembatalan tarif baru air PDAM Hingga usai Idul fitri

2. Memberlakukan tarif PDAM  yang lama hingga Hingga usai idul fitri.  

3. Memberlakukan tarif yang baru dengan kenaikan bertahap Di mulai dengan persentase 20% setelah lebaran dari tarif yang lama samapi 50 % dengan mempertimbangkan performa PDAM, hingga akhir tahun. 

4. Mengembalikan uang masyarakat yang terlanjur membayar dengan tarif yang baru  dengan cara mengakumulasi di pembayaran di bulan depan berdasarkan tarif yang lama. 

Atas dasar kesepakatan tersebut maka kami mencabut kembali surat pemberitahua no 004/Sek-AMBM/05/2017 tentang aksi menolak kenaikan air PDAM hari senin 15 Mei 2017. 

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas dukungan kawan kawan hingga lahirnya kesepakatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. 

Muhammad Muqrim

Penanggung jawab aksi 

Taqiyuddin SE 

Koordinator Lapangan