EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Kaltim Syarifah Rodiah menyayangkan bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dan polisi pada 12 September silam. 

Bentrokan itu terjadi saat mahasiswa melakukan unjuk rasa memproteskan kebijakan Pemkot Balikpapan terkait banjir. Unjuk rasa sendiri digelar di halaman Pemkot Balikpapan. 

Baca juga: Demo Banjir di Balikpapan, Satu Mahasiswa Dilarikan ke Rumah Sakit

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya dari polisi, para pedemo dianggap menyalahi aturan. Pertama, terkait pemberitahuan aksi yang ditentukan yakni maksimal 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan.

Kemudian, terkait temuan bahan bakar dalam keranda mayat yang dibawa pedemo. Selain itu titik dimulainya unjuk rasa juga dinilai polisi tak sesuai sesuai pemberitahuan. 

“Jadi justru kami ini ingin membantu, agar kasus ini tidak sampai di bawa ke ranah hukum. Karena polisi bisa saja mengenakan upaya pembakaran dengan ditemukannya bensin,” terangnya.

Dia menjelaskan, jika pihaknya juga sudah mengundang lewat media bagi mahasiswa untuk melakukan hearing di Kantor ORI Kaltim.

Hanya saja, undangan yang dilayangkan ORI tak digubris oleh Aliansi Masyarakat Peduli Balikpapan (AMPB).

“Saya sudah coba hubungi, tapi memang mereka yang tidak mau datang hari ini,” terang dia.
Ia menyebut tak ada niatan pihaknya untuk berpihak dalam kasus banjir ini.

Sejatinya ORI mendukung langkah semua pihak yang ingin agar persoalan banjir bisa tuntas. Sebelumnya, diketahui AMPB melayangkan somasi ke ORI pusat terkait dugaan keberpihakan ORI atas bentrokan tersebut.

Menanggapi somasi yang dilayangkan oleh AMBP, Syarifah mengaku tak keberatan.  

“Silakan saja, itu memang diperbolehkan. Dan lagi agenda hearing yang direncanakan hari ini sebenarnya tak ada kaitan dengan somasi yang sudah mereka layangkan,” kata dia.