EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah pusat memblokir anggaran untuk ibu kota Nusantara (IKN). Lalu, bagaimana kelanjutan megaproyek strategis nasional era Presiden ke-7 Joko Widodo itu?

Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menegaskan pemangkasan takkan menghambat pembangunan IKN.

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus dikutip media ini dari Antara, Minggu (9/2).

Pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Namun, kata dia, bukan berarti pembangunan IKN akan terhenti. "Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.

Komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.

Dia juga memastikan pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan.

Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan gedung DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya.

"Ini harus dilengkapi semua," katanya.

Dijelaskannya, APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi.

Onesimus menyebut beberapa investor sudah terlibat dalam pembangunan IKN. Seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.

"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.

Harapannya, makin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN sehingga pembangunan bisa berjalan cepat.

Ia kemudian mengambil contoh, bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN. Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership dalam waktu dekat ini.

"Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harapnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL. "Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL [analisis lingkungan]. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.

Analisis Ahli

Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo sudah memprediksi. Ia melihat pemerintahan saat ini akan memiliki keterbatasan ruang gerak anggaran. 

Prabowo akan dihadapkan pada APBN 2025 sebesar 3.600 triliun. Belum termasuk utang negara dan bunganya. Yang totalnya, Rp1.500 triliun. Itu belum termasuk kewajiban transfer dana ke daerah sebesar Rp1.200 triliun.

"Kalau IKN dipaksakan akan menarik utang baru," jelas dosen Fakultas Ekonomi satu ini, Minggu (9/2). 

Prabowo sebagai presiden terpilih punya kewajiban memenuhi janji kampanyenya. Pemblokiran anggaran untuk IKN dilakukan demi prioritas makan siang bergizi.

Kendati begitu, Purwadi melihat proyek IKN akan tetap berjalan. "Tapi lebih slow down dari presiden sebelumnya," pungkasnya.

Baru tadi, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota negara baru akan pindah ke IKN pada 2028. Meski anggaran pembangunan diblokir, Bahlil memastikan IKN akan tetap menjadi prioritas Prabowo.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan kementeriannya sampai hari ini belum merealisasikan pembangunan IKN. Musababnya, anggaran yang masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Anggaran IKN gak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (9/2).