Di balik pemadaman bergilir yang terus berulang di Bontang, PLN mengaku tengah menghadapi tekanan pasokan.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Komisi B DPRD melakukan pertemuan dengan jajaran PLN Bontang, guna membahas pemadaman listrik bergilir yang hampir setiap hari terjadi di Kota Bontang mendapat sorotan Komisi B DPRD Bontang, Selasa (15/9), di Kantor DPRD Bontang.
Pemadaman yang dilakukan secara bergantian tersebut berlangsung sekitar tiga jam per wilayah dalam sehari. Bahkan, pada kondisi tertentu, durasinya dapat mencapai empat jam.
Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bontang, Luddie Wied Hardono, menjelaskan pemadaman terjadi karena kondisi sistem kelistrikan Kalimantan Timur saat ini belum optimal.
Ia mengungkapkan terdapat empat pembangkit yang mengalami gangguan maupun menjalani pemeliharaan. Keempatnya yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, serta PLTMG Bangkanai.
“Penyebab utamanya gangguan operasional di sisi pembangkit dan adanya pemeliharaan. Kurang lebih ada empat pembangkit yang terganggu maupun dalam pemeliharaan,” ujar Luddie.
Ia menjelaskan PLTU CFK, PLTU KPC dan PLTU Teluk Balikpapan merupakan pembangkit tenaga uap yang menggunakan batu bara. Sementara PLTMG Bangkanai menggunakan bahan bakar gas.
Untuk PLTMG Bangkanai, kendala yang terjadi berkaitan dengan suplai gas.
Sedangkan PLTU Teluk Balikpapan saat ini menjalani planned outage karena ditemukan kelainan pada bagian boiler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara PLTU CFK dan PLTU KPC merupakan pembangkit milik Independent Power Producer (IPP).
Lalu, karena bukan berada di bawah pengelolaan langsung PLN, pihaknya mengaku tidak dapat menjelaskan secara rinci kondisi kedua pembangkit tersebut.
Luddie menerangkan seluruh pembangkit di Kalimantan Timur terhubung dalam sistem interkoneksi.
Sistem ini memungkinkan pembangkit di satu wilayah saling memasok listrik ketika pembangkit lain mengalami gangguan atau menjalani pemeliharaan.
“Dengan terjadinya empat pembangkit, dua karena pemeliharaan dan berikutnya karena gangguan, menyebabkan suplai menjadi tidak optimal,” jelasnya.
Untuk menjaga kestabilan sistem dan mencegah terjadinya blackout di Bontang maupun Kalimantan Timur, PLN akhirnya menerapkan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.
Luddie mengatakan sebelum melakukan pemadaman, PLN terlebih dahulu berupaya mengurangi beban dari pelanggan dengan konsumsi listrik besar.
Salah satunya dengan meminta pembatasan penggunaan listrik pada pelanggan tegangan tinggi, serta meminta sejumlah industri agar mengoperasikan pembangkit milik sendiri atau captive power.
“Beberapa industri, termasuk Badak dan pelanggan lainnya, kami koordinasikan agar bisa beroperasi menggunakan captive-nya. Ruang itulah yang kami gunakan untuk tetap menyalurkan listrik kepada masyarakat,” katanya.
Meski demikian, langkah tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan pasokan akibat terganggunya empat pembangkit.
Karena itu, pemadaman bergilir tetap dilakukan. PLN mengupayakan agar pelanggan di Bontang tidak mengalami pemadaman lebih dari satu kali dalam sehari.
“Kami mencoba bagaimana caranya pelanggan tidak mati dua kali dalam sehari. Kami sepakati pemadaman dilakukan dalam durasi tiga jam,” imbuhnya
Jadwal pemadaman, lanjut dia, disampaikan melalui kanal WhatsApp PLN, termasuk wilayah yang terdampak dan pembaruan informasi sebelum pemadaman berlangsung.
PLN memperkirakan empat pembangkit yang mengalami gangguan maupun pemeliharaan dapat kembali beroperasi secara bertahap hingga pekan keempat September 2026.
Untuk jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan pembangkit sewa. Tahap pertama memiliki kapasitas sekitar 158 megawatt (MW), sedangkan tahap kedua sekitar 120 MW.
Komisi B Minta PLN Terbuka
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta PLN lebih terbuka mengenai kondisi kelistrikan yang menjadi dasar penerapan pemadaman bergilir.
Ia mempertanyakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pemadaman serta data kebutuhan listrik Kota Bontang.
Menurutnya, PLN perlu menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan listrik Bontang, berapa daya yang tersedia, serta berapa megawatt beban yang harus dikurangi melalui pemadaman.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur terkait penyebab pemadaman.
“Kenapa tidak dibuka saja penyebabnya, biar tidak jadi asumsi liar,” tanyanya.
Winardi menegaskan persoalan listrik tidak hanya menyangkut operasional PLN, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan aktivitas pelaku UMKM.
Ia mencontohkan masyarakat yang telah membeli token listrik, namun tetap tidak dapat menggunakan listrik ketika terjadi pemadaman.
“Kan masyarakat ini beli dulu voucher-nya, dibayar di depan, jadi PLN harusnya punya solusi karena sudah dibayar duluan, tapi nyatanya mati-mati terus,” pungkasnya.
