Dari target 17 persen kawasan konservasi, luas yang baru ditetapkan masih sekitar 293 ribu hektare dari total 2,89 juta hektare.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat tata kelola kawasan konservasi laut melalui finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0), yang diklaim mampu mendorong perlindungan ekosistem lebih optimal di lapangan.
“Langkah ini dilakukan lewat sinergi intensif bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna memastikan perlindungan ekosistem laut berjalan optimal,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, M. Ali Aripe, di Samarinda, Rabu.
Ia menegaskan penerapan Evika 2.0 menjadi strategi fundamental agar pengelolaan kawasan konservasi tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi memberi dampak nyata.
“Penyempurnaan instrumen ini adalah kunci untuk menghadirkan sistem evaluasi yang objektif. Kami ingin penilaian yang dilakukan mencerminkan kinerja riil ekosistem, bukan sekadar formalitas di atas kertas,” ujar Ali Aripe.
Di sisi lain, capaian luasan kawasan konservasi laut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari total wilayah 2,89 juta hektare, Pemprov Kaltim menargetkan 17 persen kawasan konservasi, namun yang baru ditetapkan saat ini sekitar 293 ribu hektare.
Kawasan tersebut tersebar di tiga wilayah, yakni Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penguatan pengelolaan dilakukan melalui mekanisme uji petik yang mencakup tiga aspek utama, yakni input, proses, dan output.
Pada aspek input, Pemprov Kaltim menitikberatkan pada kelengkapan dokumen rencana pengelolaan serta pemenuhan sumber daya pendukung. DKP Kaltim juga mempercepat pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah untuk memastikan kepastian hukum kawasan.
Sementara pada aspek proses, pengawasan di lapangan diperketat guna menekan praktik penangkapan ikan ilegal. Edukasi kepada masyarakat pesisir juga terus dilakukan agar memahami batasan zona lindung dan fungsi kawasan konservasi.
Adapun dari sisi output, berdasarkan uji petik terbaru, pengelolaan kawasan konservasi di Kaltim disebut berada pada kategori “optimum” dengan nilai berkisar antara 60 hingga 90.
Ali Aripe menambahkan, optimalisasi pengelolaan ini menjadi bagian dari implementasi strategi ekonomi biru, yang tidak hanya berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati, tetapi juga membuka peluang jasa lingkungan, terutama di sektor pariwisata bahari berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui platform digital ini sangat penting. Ini bukan hanya soal menjaga laut, tapi memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai pilar ekonomi dan penopang hidup masyarakat pesisir di Kalimantan Timur,” ujarnya. (ant)
