EKSPOSKALTIM, Bontang – Pasca setahun roda pemerintahan berjalan, program dua ratus juta per RT (produta) sepertinya takkan terealiasi dalam waktu dekat ini. Sebab utamanya karena defisit anggaran yang sedang menjangkit.

"Belum ada jalan sama sekali," singkat Basri Rase, Wakil Walikota Bontang ditemui baru baru ini di Lapangan Sepak Bola Bessai Berinta, Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Minggu (26/2).

Pada tahun ini produta sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sehingga pada 2017 Pemkot Bontang seharusnya mengupayakan pelaksanaan program tersebut. "Pemerintah coba mensiasati lah, cuman saat ini kendala kita ya itu defisit." ucap Wawali.

Basri menyebutkan, produta nantinya diperuntukkan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur. "Meskipun tidak semua yang bersentuhan langsung masyarakat, tapi kita prioritaskan lah," katanya.

Basri mengaku, jika anggaran sudah mencukupi, program tersebut akan segera di jalankan. Karena menurutnya, program tersebut merupakan program Pemerintah yang harus di realisasikan. "Memang sedikit agak meleset dari perencanaan, karena waktu penyusunan program pas juga merosotnya anggaran," tutupnya.

SebelumnyaWali Kota Bontang Neni Moerniaeni sendiri mengatakan, lebih mengarahkan program Produta pada pembangunan infrastruktur.

Ia menjelaskan, Produta tidak lagi seperti dulu. Dimana dana langsung dibagikan ke setiap RT. Menurutnya, tetap dilakukan namun lebih ditujukan untuk infrastruktur. “Ya, karena kondisi keuangan tidak ada. Tapi kalau gaji RT dan bendahara tetap ada,” ucapnya.

Kedepannya, lanjut Neni, jika kegiatan infrastruktur terselesaikan, akan dilakukan kegiatan lainnya seperti kegiatan ekonomi dan sosial. “Kalau kita melakukan kegiatan lain, tentunya ada perangkat daerah terkait. Seperti tahun ini kegiatan sosial kita mengalokasikan Rp 15 miliar nantinya akan tumpang tindih,” terangnya.

Selain itu, Neni juga menyampaikan hal ini dilakukan terkait adanya pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang turun drastis. Dimana di 2016 sebanyak Rp 1,9 triliun, dan tahun ini menurun menjadi Rp 786 miliar.