EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda - Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh dalam berbagai macam sektor. Salah satunya sektor perekonomian yang terkena dampak paling besar. Turunnya ekonomi mengakibatkan terhadap pemutusan hubungan kerja.
Dari data badan pusat statistik Kalimantan Timur (Kaltim) angka pengangguran tercatat sekitar 6,87 persen atau 124,88 ribu orang. Angkat tersebut bertambah 0,93 persen atau 17,92 ribu orang yang menganggur.
Agar tahun 2021 tidak terjadi penambahan pengangguran yang begitu signifikan, DPRD Kaltim khususnya Komisi IV meminta agar pemerintah tetap fokus dalam menekan jumlah angka pengangguran di Kaltim."Intinya kita minta komitmen pemerintah untuk fokus. Kalau toh dalam proses refocusing Satgas tidak mencantumkan anggaran itu karena diprioritaskan untuk kesehatan, saya pikir OPD-OPD terkait harus maksimal," ujar sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, Selasa (25/5/2021).
Komisi IV meminta beberapa opsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim terkait program-program prioritas. Tujuannya untuk mengakomodir tenaga atau karyawan yang di-PHK.
"Misalnya dari sisi perbankan, memberikan insentif keringanan terkait dengan pinjaman atau bagaimana menghidupkan UMKM. Itu jadi salah satu hal yang kita rekomendasikan pada saat LKPJ Kaltim kemarin," kata Salehuddin.
Menurut Salehuddin, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop), hingga Dinas Pariwisata (Dispar) sejatinya bisa mengambil peran dalam penyediaan lapangan kerja.
Termasuk membantu warga yang menggeluti UMKM di Kalimantan Timur.
Bisa langsung datangi UMKM-nya. Masyarakat atau pelaku-pelaku usaha kecil kita didatangi, diidentifikasi, dibantu dengan OPD untuk memberikan keringanan.
"Misalnya, relaksasi pinjaman, atau bantuan lunak yang pengembaliannya kecil," pungkasnya. (adv)
