EKSPOSKALTIM, Samarinda – Hampir dua bulan sejak diterapkan, kebijakan Work from Home (WFH) setiap Jumat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menunjukkan hasil.

Tak lagi sebatas uji coba perubahan pola kerja, sistem yang dibangun berbasis digital itu kini mampu menyajikan data real-time mengenai tingkat kepatuhan ASN, efisiensi energi, hingga penghematan anggaran secara terukur.

Jika pada awal penerapan masih diwarnai berbagai penyesuaian teknis, kini evaluasi rutin nyaris tidak lagi diperlukan. Sistem pelaporan dinilai telah berjalan stabil dan seluruh kebutuhan pelaporan kepada pemerintah provinsi maupun pusat dapat dipenuhi secara otomatis melalui dashboard yang terintegrasi.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, Suparmin, mengatakan bulan pertama implementasi WFH memang difokuskan pada penyempurnaan sistem berdasarkan berbagai masukan dari perangkat daerah.

BACA JUGA Tiap Jumat, ASN di Penajam Kerja dari Rumah: Bukan untuk Bersantai

“Sebulan pertama itu kami masih sering rapat internal. Biasanya ada request-request perbaikan dari perangkat daerah, dan langsung kita perbaiki. Tapi sudah hampir dua minggu ini tidak ada,” ujarnya, ditulis Senin (29/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem mulai berjalan matang dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kan kita wajib report ke provinsi, kemudian provinsi meneruskan ke pusat. Sejauh ini pemenuhan datanya terpenuhi semua,” katanya.

Berbeda dengan mekanisme pelaporan manual yang selama ini diterapkan di banyak daerah, Samarinda justru memangkas seluruh proses administrasi melalui sistem otomatis.

Kini, setiap pelaksanaan WFH langsung menghasilkan laporan yang dapat diakses sewaktu-waktu tanpa harus disusun ulang oleh masing-masing OPD.

Laporan dapat langsung diunduh dalam berbagai format, jelas dia, bahkan telah disiapkan Application Programming Interface (API) apabila sewaktu-waktu pemerintah provinsi ingin mengintegrasikan data tersebut secara langsung.

“Jadi reporting-nya langsung di-push,” katanya.

BACA JUGA Jadi Cermin Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Agus Haris Minta OPD Serius Susun LPPD

Sejak awal terdapat tiga indikator utama yang ingin dicapai melalui kebijakan WFH, yakni kepatuhan terhadap kebijakan nasional, efisiensi energi, dan terjaganya produktivitas ASN. Namun kepatuhan yang dimaksud bukan sekadar berada di rumah saat hari WFH.

“Walaupun di rumah kinerjanya tidak berkurang, kemudian konsumsi bahan bakar itu menjadi berkurang,” tegasnya.

Melalui dashboard monitoring, seluruh indikator tersebut kini dapat dipantau secara langsung. Data terakhir di minggu ini menunjukkan tingkat kepatuhan ASN mencapai 93 persen, meningkat signifikan dibandingkan masa awal implementasi.

“Kepatuhan pegawainya dari 848 pegawai, sebanyak 791 atau setara dengan 93 persen. Termasuk bagus. Awal-awal kan masih 60, 70. Sekarang sudah di atas 90 terus,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pegawai yang tidak menjalankan WFH umumnya bukan karena melanggar aturan, melainkan mendapat penugasan khusus.

Selain disiplin ASN, manfaat yang paling menonjol terlihat dari sisi efisiensi energi. Suparmin menyebut rata-rata setiap pelaksanaan WFH mampu menghemat lebih dari 1.000 liter BBM karena sekitar 850 ASN tidak melakukan perjalanan menuju kantor. Seluruh aktivitas pegawai tetap tervalidasi melalui aplikasi e-logbook.

BACA JUGA Demi Hemat BBM, ASN WFH Seminggu Sekali Usai Lebaran

Akumulasi penghematan tersebut berasal dari berbagai jenis kendaraan dan jarak tempuh ASN. Dari perhitungan sistem, penghematan biaya transportasi ASN mencapai sekitar Rp18 juta setiap pelaksanaan WFH.

Sementara dari sisi lingkungan, pengurangan konsumsi BBM tersebut dikonversi menjadi penurunan emisi sekitar 4.000 kilogram karbon. Efisiensi juga terjadi pada penggunaan utilitas kantor. Bahkan, penghematan rekening listrik seluruh OPD kini telah dihitung secara otomatis melalui sistem berbasis tagihan riil.

“Penghematan anggaran listrik Rp24 juta. Ini by system langsung. Dibuktikan dari tagihan yang di-upload. Setiap perangkat daerah ada tagihan bulan April dibandingkan Maret, kemudian Mei dibandingkan April,” jelasnya.

Sementara penggunaan air juga mengalami penurunan.

“Airnya bisa kita asumsikan juga. Kurang lebih 39 kubik airnya. Lumayan ya bisa dihemat,” tutupnya.