Di balik kematian seorang siswa SMKN 4 Samarinda, tersimpan cerita tentang keterbatasan ekonomi dan bantuan sosial yang tak pernah menjangkau keluarganya. DPRD menyebut ini sebagai alarm serius bagi pemerintah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Di balik kematian Mandala Rizky Syahputra (16), siswa SMKN 4 Samarinda, tersingkap persoalan yang lebih dalam dari sekadar musibah.
Keterbatasan ekonomi yang memaksanya tetap memakai sepatu kekecilan hingga memicu infeksi fatal, berujung pada sorotan terhadap akurasi pendataan bantuan sosial di kota ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai peristiwa tersebut menjadi indikator adanya warga yang belum terjangkau program jaminan sosial pemerintah.
“Kami meminta Dinas Sosial segera memperbaiki dan memvalidasi data penerima bantuan. Ini penting agar distribusi benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ujar Ismail, ditulis Selasa (5/5).
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh lagi kecolongan dalam memastikan bantuan sosial sampai kepada warga yang berhak. Menurutnya, lemahnya verifikasi di lapangan berpotensi membuat masyarakat miskin justru terlewat dari sistem.
“Jangan sampai karena pendataan yang lemah, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mandala meninggal dunia pada Jumat (24/4/2026) dini hari. Siswa kelas XI SMKN 4 Samarinda itu mengalami infeksi serius yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang tidak lagi sesuai ukuran.
Kondisi ekonomi keluarga membuat Mandala tetap mengenakan sepatu ukuran 40, sementara ukuran kakinya telah mencapai 44. Tekanan yang terus terjadi pada kaki memicu luka yang semakin memburuk hingga mengalami pembengkakan.
Situasi tersebut diperparah oleh aktivitas magang yang dijalani korban sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Pekerjaan itu menuntutnya berdiri dalam waktu lama dengan waktu istirahat terbatas, sehingga mempercepat kondisi luka menjadi infeksi serius.
Fakta lain yang mengemuka, keluarga Mandala disebut tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Ismail menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Meski kewenangan pendidikan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ia menegaskan Pemerintah Kota Samarinda tetap memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan sosial warganya.
“Ini harus menjadi alarm keras. Sistem pendataan harus diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
DPRD mendorong koordinasi lintas instansi untuk memastikan pembaruan data penerima bantuan dilakukan secara akurat dan berkelanjutan, sehingga program sosial dapat benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. (ant)
