EKSPOSKALTIM - Di tengah menguatnya kebijakan pembatasan penggunaan ponsel di sekolah, psikolog klinis menilai aturan tersebut berisiko kontraproduktif jika diterapkan semata sebagai larangan disipliner, tanpa pendekatan edukatif dan pemahaman kesehatan mental remaja.
Psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, Kasandra Putranto, mengatakan sekolah dapat menerapkan pembatasan penggunaan gawai di ruang belajar, tetapi harus dilakukan secara kontekstual dan berorientasi pada tujuan pembelajaran.
“Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa pembatasan bukan hukuman, melainkan upaya menciptakan lingkungan belajar yang fokus dan sehat secara mental,” kata Kasandra dikutip media ini dari antara, Rabu (4/2)..
Menurut dia, pembatasan tidak harus berbentuk larangan total. Sekolah dapat mewajibkan ponsel disimpan selama jam pelajaran, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran, serta menetapkan zona bebas ponsel di area tertentu seperti ruang kelas atau perpustakaan. Penggunaan ponsel tetap dapat dibolehkan pada waktu istirahat.
Kasandra menekankan bahwa sosialisasi tujuan kebijakan kepada siswa menjadi kunci agar aturan tidak dipersepsikan sebagai bentuk kontrol sepihak. Ia juga menilai perumusan kebijakan idealnya melibatkan orang tua dan siswa agar tercapai kesepahaman bersama.
“Kalau hanya penegakan disiplin tanpa dialog, yang muncul justru perlawanan diam-diam,” ujarnya.
Di sisi lain, peran orang tua dinilai tak kalah penting. Orang tua perlu menjaga komunikasi yang sehat dengan anak terkait aturan penggunaan gawai di sekolah agar relasi keluarga tetap harmonis.
“Kunci utamanya adalah gaya komunikasi demokratis, tegas tapi hangat,” kata Kasandra.
Ia mengingatkan pembatasan yang sehat di rumah berarti menghindari kontrol berlebihan, seperti memeriksa ponsel remaja tanpa izin. Sebaliknya, orang tua dianjurkan membuka ruang diskusi dan negosiasi terkait aturan yang disepakati bersama, serta menghindari penggunaan aturan sebagai alat ancaman.
Dalam psikologi perkembangan, remaja yang dilibatkan dalam proses pembuatan aturan cenderung lebih kooperatif dalam mematuhinya, lebih jujur kepada orang tua, dan memiliki relasi keluarga yang lebih sehat.
Konteks kebijakan ini menguat seiring langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten yang mulai Februari 2026 menguji coba pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh), baik negeri maupun swasta.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaluddin, pada 29 Januari 2026, dengan alasan meminimalkan dampak negatif penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar dan kedisiplinan peserta didik.
