Klaim adanya tagihan Rp7 triliun kepada negara kembali mempertanyakan peran swasta dalam proyek lumbung pangan Marauke, memaksa konglomerasi bisnis milik Haji Isam menyampaikan bantahan terbuka.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Di tengah sorotan publik atas keterlibatan swasta dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate Merauke, Jhonlin Group menegaskan posisinya bukan sebagai pemburu keuntungan, melainkan pelaksana penugasan negara. Klaim ini muncul bersamaan dengan bantahan soal isu tagihan triliunan rupiah dan ekspansi sawit di Papua Selatan.
Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menyatakan perusahaan menjalankan proyek food estate di Merauke sebagai bentuk penugasan negara demi mendukung swasembada pangan nasional, tanpa menghitung untung dan rugi.
“Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi,” kata Junaidi lewat keterangan tertulis.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons kritik sejumlah pihak yang mempertanyakan peran swasta dalam PSN food estate, termasuk isu tagihan proyek yang disebut-sebut mencapai Rp7 triliun.
“Tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara. Kita memahami betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Tidak mungkin kita mengatur sana-sini,” ujar Junaidi.
Ia menegaskan Jhonlin Group akan tetap melanjutkan proyek tersebut, yang disebut sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek PSN food estate di Merauke digadang-gadang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, dengan cakupan kegiatan mulai dari cetak sawah, pengembangan tebu, hingga optimalisasi lahan. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta.
Junaidi juga membantah tudingan bahwa kawasan Distrik Wanam akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Informasi itu tidak berdasar. Sejauh yang kami ketahui, Wanam difokuskan untuk ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup sawah, tebu, dan optimalisasi lahan,” katanya.
Dari sisi pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate tetap berjalan dan menjadi pilar utama strategi swasembada pangan nasional. Ia menyebut pembangunan kawasan tersebut akan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar di Papua Selatan.
“Pasti. Jalan dibangun, kemudian pelabuhan, bahkan bandara,” kata Amran saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2).
Amran juga menekankan dampak sosial ekonomi proyek tersebut, termasuk penyaluran ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang menjadi milik masyarakat lokal serta pembentukan Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari warga setempat.
“Kami bentuk Brigade Pangan dari masyarakat setempat. Kalau 300 alat, itu berarti ribuan orang terlibat,” ujarnya.
Jhonlin Group adalah konglomerasi bisnis Indonesia yang didirikan sejak awal 2010-an oleh pengusaha H. Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Perusahaan ini berkembang dari sektor pertambangan batu bara menjadi holding perusahaan lintas industri dengan portofolio usaha yang mencakup agribisnis (perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya), pengelolaan minyak dan biodiesel, transportasi (laut dan udara), logistik, infrastruktur, manufaktur, hingga jasa lain seperti keamanan dan kesehatan.
