EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang membuka rekrutmen secara terbuka, Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Rakyat (SR) tahun ini, pemerintah menerapkan sistem "jemput bola" atau penjangkauan langsung ke rumah-rumah calon siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang akan dipusatkan di kawasan Palaran.

Kepala Dinas Sosial Samarinda, Arif Surochman, menjelaskan bahwa sejak 1 Mei lalu, tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah bergerak ke lapangan untuk melakukan penjangkauan terhadap anak-anak yang masuk kategori prioritas, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Arif, pola rekrutmen tahun ini tidak lagi mengandalkan pendaftaran sebagaimana sekolah umum. Data calon siswa telah lebih dahulu disiapkan pemerintah pusat berdasarkan DTSEN, kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan langsung oleh pendamping PKH bersama unsur pilar sosial di lapangan.

"Teman-teman pendamping PKH dibantu wilayah-wilayah sosial untuk mendatangi anak tersebut," jelasnya.

Dalam proses tersebut, kata Arif, hal pertama yang dilakukan adalah memastikan kesediaan calon siswa dan keluarganya untuk mengikuti pendidikan berasrama.

"Kami edukasi, kami jelaskan tentang program Sekolah Rakyat ini apa, kami minta kesediaannya, setelah itu didaftarkan melalui aplikasi SETARA yang sudah disiapkan," katanya.

Arif mengungkapkan, terdapat perubahan signifikan dalam struktur Sekolah Rakyat di Samarinda. Jika sebelumnya terdapat tiga satuan pendidikan berbeda, yakni Sekolah Rakyat 24, 57, dan 58, maka mulai tahun ajaran baru seluruhnya akan ditransformasikan menjadi satu sekolah terintegrasi.

“Tahun ini menjadi satu yang nantinya ditempatkan di Palaran," terangnya.

Sekolah Rakyat 48 akan menampung total 210 siswa yang terdiri dari 60 siswa jenjang SD, 60 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Hingga saat ini, proses tabulasi data calon peserta didik masih berlangsung. Namun, kuota yang disiapkan disebut hampir seluruhnya telah terpenuhi.

Belajar dari pengalaman tahun pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat, Arif mengaku pemerintah kini jauh lebih siap menghadapi proses rekrutmen. Durasi penjaringan yang lebih panjang memungkinkan koordinasi lebih matang antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan Kementerian Sosial.

Meski tetap memprioritaskan keluarga miskin ekstrem, Arif mengatakan proses seleksi tetap dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pemenuhan kuota.

"Nanti kami lihat kuotanya terpenuhi atau tidak. Artinya berjenjang, namun prioritas utama tetap Desil 1 dan Desil 2," tegasnya.

Arif menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen berada di bawah kendali Kementerian Sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berperan mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan.

Meski secara fisik bangunan belum rampung, Pemkot memastikan seluruh kebutuhan perizinan dan dukungan daerah terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Palaran dapat dipenuhi.

"Kami mendukung lahannya, menyiapkan seluruh perizinan, dan semua yang berkaitan dengan pemkot kami dukung," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan kompleks Sekolah Rakyat Samarinda di Palaran terus dikebut dan ditargetkan mulai fungsional pada 20 Juni 2026. Hingga awal Juni, progres pembangunan telah mencapai 80,26 persen.

Kompleks pendidikan tersebut akan menjadi salah satu Sekolah Rakyat terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan 24 bangunan yang mencakup sekolah jenjang SD, SMP, SMA, asrama putra dan putri, asrama guru, kantin, masjid, fasilitas olahraga, hingga instalasi pengolahan air limbah.