EKSPOSKALTIM, Bontang - BPK Perwakilan Kalimantan Timur menemukan kelebihan pembayaran pada proyek gedung, jalan, irigasi, dan jaringan milik Pemkot Bontang dengan total nilai Rp970 juta. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

Merespons temuan tersebut, BPK meminta Pemkot Bontang melakukan penagihan dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sesuai hasil pemeriksaan.

Temuan itu disampaikan Anggota DPRD Bontang, Rustam, saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) dalam Sidang Paripurna Ke-10 DPRD Bontang tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026).

BACA JUGA Jaksa Mulai Pantau Kasus ASN Honor Cair 900 Kali di Kukar

Dalam laporannya, Rustam menjelaskan, BPK mencatat kelebihan pembayaran pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp457 juta yang tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada 52 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dikerjakan oleh enam OPD dengan total nilai mencapai Rp513 juta.

"Kami berharap kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan yang menjadi temuan BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Rustam, dikutip dari Klik Kaltim.

Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memastikan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA Bagaimana Satu ASN di Kaltim Bisa Terima Honor 900 Kali? Ini Penjelasan Bupati Kukar

Menurut Neni, temuan kelebihan pembayaran merupakan salah satu catatan yang kerap muncul dalam setiap pemeriksaan karena banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun.

Saat ditanya proyek apa saja yang mengalami kelebihan pembayaran, Neni menjelaskan bahwa temuan tersebut tersebar di sejumlah OPD dan tidak terpusat pada satu kegiatan tertentu.

"Semua sudah kami tindaklanjuti. Saya pikir Pemkot Bontang selalu taat terhadap setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK," ujar Neni.