EKSPOS KALTIM.COM, Bontang - Antrian panjang yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) menyita perhatian anggota DPRD Bontang, Nursalam.

Politisi Golkar itu meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kendati pasokan BBM merupakan kewenangan dari Pertamina, namun antrian ini terjadi di wilayah administrasi Pemkot Bontang.

Pemerintah seharusnya juga mengawasi hal ini. Terlebih lagi kata dia, yang mengantri ini didominasi oleh pengetap BBM, sehingga masyarakat lain tidak memiliki kesempatan untuk mengisi bahan bakar di SPBU.

"Kasian masyarakat lainnya mau ngisi BBM di SPBU susah. Banyak kendaraan yang hari ini mengantri, terus besoknya ikut mengantri lagi. Kan tidak logis, masa hari ini ngisi langsung habis," kata Nursalam dalam rapat kerja antara DPRD bersama Pemerintah Kota Bontang, Senin ( 18/09/2023).

Oleh karena itu, Nusalam mendorong pemerintah melalui OPD terkait untuk mencari jalan tengah, sehingga pengantri BBM dan masyarakat biasa, bisa sama-sama mendapat kesempatan untuk mengisi bahan bakar di SPBU.

“Secara pasokan tidak ada kelangkaan, namun nyatanya, antrian panjang, kan ini jadi pertanyaan,” sebutnya.

Politikus Partai Golkar Bontang itu juga memahami, para pengantri atau pengetap BBM ini berusaha mencari pemasukan, namun seharusnya dilakukan tanpa mengurangi atau menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU.

"Cobalah pemerintah mengingatkan mereka agar tidak mengantri setiap hari. Saya juga paham teman-teman ini juga mencari sesuatu, tapi kan tidak harus juga menghalangi hak orang lain," ujarnya. (Adv)