Lampu di Jembatan Mahkota II sudah lama padam dan menjadi sorotan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Namun DPRD Samarinda menegaskan masalahnya bukan sekadar memperbaiki lampu.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Padamnya lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins (Mahkota II) tidak bisa diselesaikan melalui anggaran pemeliharaan rutin.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menjelaskan penggantian jaringan penerangan harus melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena yang hilang merupakan aset berupa kabel, bukan sekadar komponen yang mengalami kerusakan.
Penjelasan itu disampaikan Helmi menanggapi sorotan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud terkait kondisi penerangan di Jembatan Achmad Amins. Menurutnya, persoalan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan karena pengadaan kabel baru harus mengikuti prosedur penganggaran yang berlaku.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga telah menjelaskan bahwa padamnya lampu di Jembatan Achmad Amins dipicu pencurian kabel jaringan penerangan. Ia mengatakan kejadian tersebut terjadi ketika APBD tahun berjalan telah ditetapkan sehingga penggantian kabel tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme penganggaran.
Andi juga mengungkapkan pelaku pencurian telah diamankan aparat kepolisian, namun kabel yang dicuri telah dijual sehingga tidak dapat dipasang kembali.
Helmi menegaskan kondisi tersebut membuat pemerintah tak bisa serta-merta mengganti kabel menggunakan anggaran pemeliharaan.
"Kan kabel-kabelnya hilang. Nggak serta-merta harus diganti, karena harus diajukan dulu lewat pembahasan APBD. Karena itu sifatnya bukan pemeliharaan, itu hilang barangnya," ujar Helmi kepada EksposKaltim, Kamis (23/7).
Ia menjelaskan anggaran pemeliharaan tetap tersedia, tetapi hanya diperuntukkan bagi pekerjaan rutin dengan nilai yang relatif kecil. Sementara pengadaan kabel baru harus diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda dalam pembahasan APBD.
Menurut Helmi, usulan penggantian kabel layak menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat yang setiap hari melintasi jembatan tersebut. Ia pun menepis anggapan bahwa keterlambatan perbaikan disebabkan tidak tersedianya anggaran.
"Karena itu urgent juga, pasti akan diprioritaskan karena itu untuk kepentingan masyarakat. (Bukan tidak ada anggaran) artinya ini karena memang kabelnya itu hilang," tegasnya.
Ia berharap apabila terdapat ruang anggaran dalam APBD Perubahan, pengadaan kembali kabel penerangan dapat segera direalisasikan agar lampu di Jembatan Achmad Amins kembali berfungsi optimal.
"Harusnya kalau memang nanti di perubahan itu memang ada anggaran, ya kita harapkan di perubahan itu supaya juga masyarakat yang melintas di sana juga merasa aman," pungkasnya.
