Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memulai proyek Kereta Kalimantan langsung mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan mulai menyiapkan proyek Kereta Kalimantan.
Saat dimintai tanggapan mengenai wacana pelaksanaan kegiatan kereta api di Kaltim, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah dengan menggerakkan birokrasi daerah dan menggandeng investor.
"Kami sudah memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kajian dan beserta dengan calon investor yang akan melaksanakan pembangunan kereta api," singkat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada EksposKaltim, Senin (3/8).
Respons cepat Pemprov Kaltim ini menjadi sinyal positif untuk membenahi persoalan logistik daerah yang selama ini sangat bergantung pada angkutan jalan raya dan jalur sungai. Namun, hal ini sebelumnya turut disorot tajam oleh kalangan akademisi. Pemprov Kaltim diperingatkan agar tidak salah melangkah dalam menyusun kajian trase bersama calon investor.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kaltim sekaligus Dosen Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Mulawarman, Tiopan H.M. Gultom, menilai langkah Pemprov Kaltim mengkaji pembangunan kereta api memang sudah pada tempatnya. Karakteristik geografis Kaltim membuat biaya pembangunan jalan darat jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain.
"Seharusnya memang sudah layak lah. Kalau kita mau bikin konektivitas lewat darat, maka kita membutuhkan jembatan mungkin sangat banyak. Jembatan juga sangat banyak, terus kemudian biaya pematangan lahan juga lebih mahal," jelas Tiopan dalam wawancara khusus dengan EksposKaltim.
Tiopan memaparkan bahwa pematangan lahan di Kaltim butuh penanganan khusus agar tidak terjadi penurunan tanah saat dilintasi muatan berat. Sementara itu, transportasi sungai tidak bisa dijadikan tumpuan utama akibat faktor alam.
"Kalau logistiknya lewat sungai itu terbatas oleh pasang surut daripada sungai, jadi agak sulit. Jadi saya kira kereta api menjadi salah satu solusi yang tepat," katanya.
Jika Pemprov Kaltim membiarkan angkutan berat terus menggempur jalan raya, anggaran daerah dan pusat akan terus tergerus untuk perbaikan infrastruktur jalan yang cepat rusak.
"Di tahun-tahun berikutnya akan lebih mahal. Jadi kereta api jadi solusi yang tepat, kalau untuk angkutan logistik," tegasnya.
Tiopan memperingatkan agar Pemprov Kaltim dan investor tidak terjebak mengejar layanan kereta penumpang yang pasar ekonomisnya dinilai sangat rendah. Satu-satunya rute penumpang yang dinilai sedikit memiliki potensi hanyalah rute Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, ia meragukan volume penumpangnya akan menutup biaya operasional.
"Saya enggak yakin jumlah penumpangnya tinggi. Bahkan yang jalan tol juga kan enggak terlalu padat itu," ungkapnya kritis.
Sebaliknya, ia menilai potensi angkutan barang berbasis komoditas unggulan Kaltim seperti batu bara, kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), dan karet jauh lebih teruji.
"Saya percaya demand-nya banyak itu, kalau untuk angkutan kereta api," tegas Tiopan.
Atas dasar itu, Tiopan menekankan bahwa kajian yang sedang disusun oleh Dinas Perhubungan Kaltim bersama investor harus mengusung konsep end-to-end, yakni menghubungkan langsung pusat-pusat produksi komoditas menuju pelabuhan ekspor.
Ia mencontohkan kawasan pertambangan seperti Gunung Bayan maupun sentra perkebunan sawit dan karet dapat menjadi pilihan lintasan, mengingat kawasan industri manufaktur di Kaltim saat ini belum tumbuh signifikan.
"Harusnya si end-to-end artinya itu dia dari pusat produksi hingga menjadi langsung ke pusat pelabuhan yang bisa langsung diangkut keluar," pungkasnya.
