Kenaikan harga Dexlite Rp4 ribu per liter dikhawatirkan mendorong pengguna diesel beralih ke Biosolar subsidi, yang kuotanya sendiri masih terbatas dan kerap memicu antrean panjang.
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Kenaikan harga Dexlite sebesar Rp4 ribu per liter, dari sekitar Rp20 ribu menjadi Rp24 ribu, dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur.
Persoalannya bukan semata harga, melainkan kemungkinan pengguna Dexlite beralih memburu biosolar subsidi ketika persoalan kuota dan antrean BBM subsidi belum terselesaikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai pemerintah perlu lebih dulu memastikan ketersediaan BBM, baik Dexlite maupun Pertalite, sebelum berbicara lebih jauh mengenai fluktuasi harga.
“Yang pasti permasalahan yang paling utama sekarang adalah kuotanya dulu. Kami ini sebagai perwakilan rakyat yang ada di Karangpaci selama ini berharap kuota yang ada, baik itu Dexlite maupun Pertalite, itu jangan dikurangi,” kata Nurhadi kepada EksposKaltim, Rabu (2/9).
Menurutnya, kenaikan harga merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berada di luar kewenangan DPRD Kaltim. Namun, dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian daerah tetap perlu menjadi perhatian, terutama karena BBM memiliki keterkaitan langsung dengan distribusi kebutuhan pokok.
“Ibaratnya naiknya entah terserah kapan, apa yang mau diinginkan oleh pemerintah pusat itu. Permasalahannya adalah ketersediaannya dulu,” ujarnya.
Dexlite banyak digunakan kendaraan berbahan bakar diesel yang menopang distribusi barang. Ketika harga naik signifikan, beban tersebut pada akhirnya berpotensi merembet ke biaya distribusi dan harga kebutuhan masyarakat.
Dampak tersebut, lanjutnya, tidak bisa dilepaskan dari kondisi Kaltim yang masih bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah. Sejumlah komoditas didatangkan dari Sulawesi dan Pulau Jawa menggunakan kendaraan angkutan besar.
“Apalagi kita belum bisa swasembada sendiri untuk kebutuhan bahan pokok Kaltim. Banyak dari Sulawesi dan Pulau Jawa dan semua dimuat pakai truk-truk besar,” katanya.
Masalahnya, menurut Nurhadi, persoalan biaya tersebut kini berhadapan dengan persoalan lain, yakni sulitnya memperoleh BBM untuk kendaraan angkutan.
“Permasalahannya truk-truk besar ini mau beli itu susah. Itu yang menjadi pertanyaan. Harus butuh beberapa malam untuk mengantre. Ini kan menjadi permasalahan yang lebih ruwet sebenarnya,” tuturnya.
Ia menilai persoalan kuota menjadi titik penting yang perlu segera dibenahi. Terlebih, tidak seluruh SPBU di daerah, termasuk di Balikpapan dan kota-kota besar lainnya menyediakan biosolar subsidi.
“Kalau Dexlite saya rasa kebutuhannya biasanya penggunanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Sedangkan truk-truk itu mungkin, kasihan mereka pasti ngincarnya untuk BBM yang bersubsidi,” ujarnya.
Risiko Migrasi ke BBM Subsidi
Kenaikan Dexlite juga membuka risiko baru. Nurhadi memperkirakan sebagian pengguna yang sebelumnya masih mampu menggunakan BBM nonsubsidi dapat memilih beralih ke biosolar subsidi untuk menekan biaya operasional.
“Potensi kendaraan pengguna Dexlite beralih ke biosolar subsidi semakin banyak pastinya,” kata dia.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi pemerintah dengan memperketat pengawasan terhadap praktik pengetapan atau pembelian BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali.
“Baik pemerintah kota, baik provinsi, untuk menindak tegas kepada pengetap-pengetap,” tegas Nurhadi.
Ia menilai celah distribusi subsidi masih dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan.
“Karena bagaimanapun juga terdapat oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan peluang membeli solar subsidi, untuk diperjualbelikan kembali, termasuk ke perusahaan dan juga tambang-tambang,” katanya.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Kaltim juga tengah menyoroti persoalan kuota Pertalite yang dinilai mulai berdampak terhadap panjangnya antrean di sejumlah daerah.
Nurhadi mengatakan, persoalan tersebut ditemukan ketika Komisi II melakukan kunjungan ke Bontang. Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite disebut sudah mengular jauh.
Kondisi serupa, menurut dia, juga terdengar terjadi di Kutai Timur. Sementara di Balikpapan, kebijakan pemerintah daerah bahkan mewajibkan pengguna kendaraan tertentu mengisi BBM pada waktu malam hingga dini hari.
Bagi Nurhadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi sudah lebih dulu menghadapi tekanan bahkan sebelum kenaikan harga Dexlite terjadi.
“Nah, ini kan kasihan semua. Dan salah satu-satunya permasalahan sumber permasalahannya adalah jatah kuotanya yang dikurangin oleh BPH Migas,” katanya.
Karena itu, ia menilai kenaikan harga Dexlite berpotensi memperumit situasi apabila tidak diikuti dengan pengendalian distribusi dan kecukupan kuota BBM subsidi.
Kenaikan harga Dexlite sebesar Rp4 ribu per liter bukan selisih kecil bagi pengguna kendaraan angkutan karena pembelian dilakukan dalam jumlah puluhan hingga ratusan liter. Dalam kondisi tersebut, Nurhadi melihat potensi perubahan perilaku pengguna kendaraan.
“Ini akan menjadi masalah yang luar biasa. Mereka mungkin lebih rela mengantre untuk mencari yang subsidi daripada membeli yang Dexlite,” pungkasnya.
