Kenaikan harga Dexlite Rp4 ribu per liter terjadi saat kuota BBM subsidi di Kaltim dipersoalkan. DPRD Kaltim pun mendesak BPH Migas menambah kuota Pertalite untuk mencegah tekanan biaya energi merembet ke transportasi dan distribusi.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kenaikan harga Dexlite di tengah persoalan pemangkasan kuota BBM subsidi dinilai dapat menciptakan tekanan ganda terhadap sektor transportasi dan distribusi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Di satu sisi, operator angkutan barang menghadapi kenaikan biaya bahan bakar nonsubsidi. Di sisi lain, akses terhadap BBM subsidi yang lebih murah justru berhadapan dengan persoalan kuota dan ketersediaan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak berhenti pada beban operasional perusahaan angkutan. Jika biaya distribusi meningkat dan tidak ada kebijakan mitigasi, tekanan tersebut berpotensi diteruskan melalui kenaikan tarif angkutan dan pada akhirnya harga kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh meminta pemerintah segera menghitung dampak kenaikan harga Dexlite terhadap sektor transportasi dan distribusi, sebelum kenaikan biaya BBM berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Karena itu kami meminta pemerintah segera mengevaluasi dampaknya terhadap tarif angkutan dan biaya distribusi. Jangan sampai kenaikan BBM menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” kata Abdulloh kepada EksposKaltim, Rabu (3/9).
Menurutnya, Kaltim memiliki karakteristik wilayah yang membuat persoalan biaya distribusi menjadi sangat sensitif.
Ketika ongkos angkutan meningkat, daerah-daerah terpencil menjadi salah satu wilayah yang paling berpotensi merasakan dampaknya karena kebutuhan masyarakat tetap harus didatangkan melalui jalur distribusi dengan biaya transportasi yang tidak kecil.
“Kami tidak ingin kebijakan ini menimbulkan efek domino terhadap harga kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah terpencil,” ujarnya.
Abdulloh menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan kenaikan harga BBM sebagai satu-satunya dasar untuk menaikkan tarif angkutan. Penyesuaian tarif harus melalui perhitungan yang transparan dengan melihat kondisi operasional yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Kalau memang diperlukan penyesuaian tarif, harus berdasarkan perhitungan yang transparan dan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Komisi III, kata dia, akan mengawal persoalan tersebut karena dampaknya berkaitan langsung dengan transportasi, infrastruktur, dan pemerataan biaya logistik di seluruh Kaltim.
“Kami meminta pemerintah memastikan kenaikan biaya BBM tidak serta-merta dibebankan kepada operator maupun masyarakat,” ujarnya.
Tekanan Bertambah Saat Kuota Pertalite Dipersoalkan
Persoalan menjadi lebih kompleks karena kenaikan BBM nonsubsidi berlangsung ketika ketersediaan BBM subsidi juga menghadapi persoalan. Pemangkasan kuota BBM di Balikpapan menjadi salah satu perhatian DPRD Kaltim karena berpotensi memperbesar tekanan terhadap masyarakat dan sektor transportasi.
Dalam situasi tersebut, kebijakan energi tidak lagi hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menjaga kelancaran distribusi dan memastikan kebutuhan BBM tersedia sesuai kebutuhan transportasi di daerah.
Komisi III DPRD Kaltim pun memilih membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat. Abdulloh mengatakan pihaknya akan segera menyambangi BPH Migas.
“DPRD Kaltim Komisi III akan kunjungi BPH Migas pusat untuk meminta tambahan kuota khususnya kuota Pertalite,” pungkasnya.
Persoalan kuota Pertalite di Kaltim juga terlihat di Balikpapan. Alokasi 2026 yang disetujui BPH Migas hanya 51.868 KL, jauh di bawah usulan Pemkot sebesar 177.039 KL.
Kondisi itu disebut menjadi salah satu pemicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Pertamina menegaskan kewenangan penetapan kuota berada di BPH Migas, sementara Pertamina hanya menyalurkan sesuai alokasi yang ditetapkan. Pemkot dan DPRD Balikpapan pun berencana memperjuangkan tambahan kuota ke BPH Migas.
