Kabut asap karhutla di Kalimantan Barat tak lagi sekadar mengganggu aktivitas warga
EKSPOSKALTIM, Pontianak – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mulai mengganggu mobilitas udara.
Pesawat yang membawa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama rombongan bahkan gagal mendarat di Bandara Supadio, Pontianak.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan jarak pandang di Pontianak saat itu hanya sekitar 100 meter. Kondisi tersebut membuat pilot tidak berani melakukan pendaratan.
“Jarak pandang hanya sekitar 100 meter, sehingga pesawat tidak berani mendarat,” kata Krisantus.
Akibat kondisi tersebut, agenda kunjungan Raja Juli Antoni ke sejumlah lokasi terdampak karhutla di Kalimantan Barat harus ditunda.
Jika kondisi cuaca dan jarak pandang membaik, kunjungan akan kembali dijadwalkan, termasuk kemungkinan dilanjutkan pada hari berikutnya.
Raja Juli sedianya dijadwalkan meninjau langsung sejumlah titik yang terdampak karhutla. Lokasi yang masuk agenda antara lain kawasan Limbung, sekitar SMA Negeri 4, dan Rasau Jaya.
Setelah peninjauan lapangan, rombongan juga dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Asap Mulai Ganggu Aktivitas Pemerintahan
Krisantus mengatakan pemerintah daerah tetap menyiapkan dukungan bagi penanganan karhutla di lapangan. Sejumlah bantuan yang disiapkan antara lain pompa air, peralatan penanganan kebakaran, makanan dan minuman, obat-obatan, hingga masker.
Menurutnya, penanganan juga diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai pihak karena dampak kabut asap mulai meluas, termasuk mengganggu aktivitas penerbangan.
Pemerintah, kata Krisantus, sebelumnya juga telah menangani perusahaan yang dikaitkan dengan kejadian karhutla. Ia menyinggung penanganan pada 2019 ketika sejumlah kasus berujung pada pencabutan izin perusahaan.
Gangguan terhadap penerbangan kali ini menunjukkan persoalan karhutla tidak lagi sebatas ancaman terhadap lahan dan kesehatan masyarakat. Kabut asap dengan jarak pandang yang hanya sekitar 100 meter mulai menghambat mobilitas, termasuk agenda pemerintah untuk turun langsung ke lokasi terdampak.
Kondisi tersebut sekaligus membuat penanganan karhutla menghadapi persoalan lain: ketika asap semakin tebal, akses untuk melihat dan menangani titik api secara langsung ikut terganggu.
