Dua insiden keracunan sempat membayangi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang. Namun, DPRD menilai anak-anak dan orang tua masih menyambut program tersebut.
EKSPOSKALTIM, Bontang – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang dinilai masih mendapat sambutan positif meski sebelumnya terjadi dua insiden keracunan.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai mayoritas orang tua masih bersyukur dengan keberadaan program tersebut dan anak-anak tetap bersedia menerima makanan yang dibagikan.
Karena itu, ia menilai persoalan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam penyiapan dan pengawasan, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Berbeda dari di Pulau Jawa yang memutuskan menghentikan MBG, tapi mayoritas orang tua bersyukur ada MBG dan anak-anak juga semuanya masih mau. Tinggal bagaimana penyiapannya dievaluasi supaya tidak ada lagi kasus seperti yang sudah terjadi,” ujar Andi Faizal, Kamis (10/9).
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekolah, kata dia, juga memiliki peran penting ketika makanan tiba. Pihak sekolah harus melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi kemasan dan kelayakan makanan.
Jika ditemukan sesuatu yang dinilai tidak layak, makanan seharusnya tidak langsung didistribusikan kepada siswa.
“Ketika menerima makanan, sekolah harus melihat packaging-nya dianggap kurang tepat atau kurang baik, mungkin langsung diprotes sehingga bisa diantisipasi. Kalau makanan terlihat kurang layak, silakan protes dan jangan didistribusikan,” katanya.
Dapur Diperkecil
Selain pengawasan di sekolah, Andi Faizal menyoroti kapasitas penerima manfaat dalam satu dapur SPPG.
Ia menilai dapur yang melayani terlalu banyak penerima berpotensi membuat proses produksi dan pengawasan menjadi lebih sulit.
“Kalau satu dapur melayani sampai 1.000 bahkan 2.000 orang, pasti crowded. Pengawasan bisa berkurang dan potensi kesalahan teknis semakin besar,” lanjutnya.
Karena itu, DPRD Bontang mengusulkan kapasitas penerima manfaat setiap dapur dibatasi sekitar 300 hingga 500 orang.
Dengan jumlah penerima yang lebih sedikit, pengawasan terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan dinilai dapat dilakukan lebih optimal.
Konsekuensinya, jumlah dapur SPPG perlu diperbanyak.
Menurut Andi Faizal, pola tersebut sekaligus dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja di Bontang.
“Menurut saya, dapurnya mungkin diperbanyak, tetapi jumlah penerima manfaat setiap dapur diperkecil, misalnya 300 orang. Saya kira pengawasan akan lebih tepat dan lebih bagus,” ujarnya.
Namun, ia menyadari pengaturan jumlah penerima manfaat maupun kapasitas setiap dapur merupakan kewenangan BGN.
Pemerintah daerah, kata dia, lebih berperan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di daerah.
Sementara terkait dua insiden keracunan yang sebelumnya terjadi di Bontang, DPRD menyatakan siap melakukan pengawasan dan meminta pengelola SPPG melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Tujuannya, kata Andi Faizal, agar persoalan serupa tidak kembali terjadi tanpa harus mengorbankan keberlanjutan program MBG yang masih dibutuhkan masyarakat.
