Pemerintah mulai menjatuhkan sanksi terhadap korporasi yang lahannya terbakar saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di Kalimantan Timur.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi membekukan izin usaha tiga perusahaan korporasi yang terbukti mengalami kebakaran lahan di area konsesinya.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya menyasar masyarakat biasa, tetapi juga menyasar korporasi yang wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan area perizinannya.
"Hari ini kami umumkan pembekuan izin usaha di Kaltim. Selain pembekuan izin, dilakukan paksaan pemulihan ekosistem. Jika ada indikasi pidana, akan diteruskan oleh Gakkum Kemenhut dan Polda Kaltim," tegas Menteri Kehutanan di Kawasan Tahura Bukit Suharto, IKN, Senin (14/9).
Tiga perusahaan yang dijatuhi sanksi tegas tersebut meliputi, PT Puji Sampurna Lestari di Kabupaten Berau (PBPH Hutan Alam, izin terbit 2021) dengan luas konsesi 14.605 hektar dan area terbakar 82,26 hektar.
Lalu, PT Diva Perdana Pesona di Kabupaten Kutai Timur (PBPH Hutan Tanaman, izin terbit 2018) dengan luas konsesi 29.429 hektar dan area terbakar 48,57 hektar. Kemudian, PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Kabupaten Paser (Izin Hutan Tanaman, terbit 2021) dengan luas konsesi 15.336 hektar dan area terbakar mencapai 531 hektar.
Demi memperkuat upaya pemadaman di daerah dengan sebaran hotspot tertinggi, seperti Berau, Paser, dan Kutai Kartanegara, Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres).
Bantuan tersebut, kata dia, disalurkan sebesar Rp20 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kaltim, Rp15 miliar untuk Kabupaten Berau, dan Rp10 miliar untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemadaman Darat dan OMC Digencarkan
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa secara kumulatif luas karhutla di Kaltim telah menembus lebih dari 4.000 hektar. Meski demikian, kondisi Kaltim dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan provinsi tetangga seperti Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan karena mayoritas lahan yang terbakar di Kaltim bukan merupakan lahan gambut.
"Kemarin sekitar 700 hektar lebih berhasil dipadamkan oleh Satgas udara dan darat. Per hari ini, petugas sedang memadamkan sisa 300 hektar yang tersebar di seluruh Kaltim," kata Kepala BNPB.
Penanganan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas utama sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari 300 hektar sisa titik api yang ditangani hari ini, empat titik di antaranya berada di kawasan IKN dan terus digempur oleh ribuan personel Satgas darat dari OIKN, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan total area terbakar di kawasan IKN mencapai 671 hektar, mencakup area Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Tengkorak seluas 460 hektar dan kawasan gambut Wonotirto seluas 163 hektar yang kini dalam proses pendinginan dan pembasahan.
OIKN memastikan titik kebakaran berjarak sekitar 20 hingga 30 kilometer dari pusat IKN, sehingga dipastikan tidak mengancam kawasan inti.
"Jarak lokasi kebakaran sekitar 20–30 km dari pusat IKN, sehingga insyaallah tidak akan sampai ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti yang dikhawatirkan Bapak Presiden. Kami juga rutin menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB, serta memberikan pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) kepada 100 petani," paparnya.
OIKN menegaskan bahwa seluruh wilayah yang telah terbakar akan segera direhabilitasi dan ditanami kembali demi menjaga komitmen IKN sebagai forest city.
.jpg)
