PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Wali Kota Samarinda soal Prajurit TNI Halangi Razia Kafe: Cuma Miskomunikasi

Home Berita Wali Kota Samarinda Soal ...

Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya buka suara terkait insiden yang menyeret seorang prajurit TNI dan anggota Satpol PP saat razia kafe di Samarinda.


Wali Kota Samarinda soal Prajurit TNI Halangi Razia Kafe: Cuma Miskomunikasi
Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi insiden yang melibatkan prajurit TNI dan anggota Satpol PP. Ia menyebut persoalan tersebut hanya berkaitan dengan miskomunikasi dan meminta agar tidak dibesar-besarkan. Foto: Istimewa

EKSPOSKALTIM, Samarinda– Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta insiden yang melibatkan prajurit TNI dan anggota Satpol PP di sebuah kafe di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Asam Ulu, baru-baru ini tidak ditarik menjadi persoalan antarinstansi.

Menurutnya, keributan tersebut tidak mencerminkan hubungan TNI, Polri, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang selama ini berjalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menyebut persoalan tersebut lebih berkaitan dengan komunikasi yang tidak berjalan baik saat operasi di lapangan.

“Masalah ini hanya masalah komunikasi. Saya juga sudah mendapat laporan dari berbagai sumber termasuk dari intelijen. Bahwa sebelum kejadian itu ada peristiwa keributan dan setelah peristiwa itu keributan, kemudian datang tim gabungan,” kata Andi Harun, Kamis (4/9).

Andi Harun mengatakan kondisi personel ketika menjalankan tugas juga perlu menjadi bagian dari konteks dalam melihat kejadian tersebut. Ia meminta satu insiden tidak dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh tugas dan kontribusi aparat kewilayahan.

“Tidak boleh hanya melihat satu persoalan lalu semua yang dilakukan Babinsa itu salah. Itu kurang bijak. Jadi murni hanya masalah komunikasi,” ujarnya.

Ia menegaskan dukungan TNI dan Polri di tingkat kewilayahan tetap dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan. Sebab itu, Andi Harun mengingatkan agar satu kejadian tidak berkembang menjadi narasi yang mempertentangkan institusi.

“Dan kita jangan eksploitasi satu kesalahan yang tidak terlalu berdasar lalu menjadi isu yang digoreng-goreng. Pokoknya pemerintah, TNI, dan Polri itu kompak bersama Kejaksaan,” katanya.

Andi Harun juga menilai pemberitaan maupun percakapan di media sosial yang membingkai kejadian tersebut sebagai pertentangan antara TNI dan Satpol PP justru tidak produktif. Menurutnya, Satpol PP tetap menjalankan kewenangannya ketika melakukan operasi rutin untuk memastikan ketertiban dan keamanan di Kota Samarinda.

Di sisi lain, Andi Harun menegaskan tidak mempersoalkan tindakan Satpol PP dalam menjalankan operasi tersebut. Ia justru menyebut tugas yang dilakukan personel Satpol PP merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“Tapi apa yang dilakukan oleh Satpol saya harus menyatakan mereka sudah benar. Tanggung jawab mereka melakukan operasi rutin untuk memastikan keadaan dukungan terhadap kamtibmas di kota ini berjalan baik,” tegasnya.

Meski menyebut persoalan tersebut sebagai miskomunikasi, Andi Harun telah berkomunikasi langsung dengan Komandan Kodim 0901/Samarinda dan jajaran Satpol PP. Evaluasi diarahkan pada tata kelola operasi agar koordinasi antarpersonel di lapangan lebih terukur.

Ia kembali menegaskan tidak ada pertentangan kelembagaan dalam insiden tersebut. Menurutnya, persoalan hanya muncul karena adanya miskomunikasi yang kemudian berkembang lebih jauh setelah menjadi konsumsi publik.

“Tidak ada pertentangan. Hanya masalah komunikasi aja yang ada sedikit mis. Jadi saya pastikan bahwa kejadian itu tidak akan menjadi masalah sebenarnya kalau tidak dibesar-besarkan,” katanya.

Sebelumnya Kodim 0901/Samarinda menyampaikan permohonan maaf terbuka terkait insiden tersebut. Komandan Kodim 0901/Samarinda Kolonel Inf Arif Hermad juga menyebut prajurit yang terlibat tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Denpom VI/1 Samarinda.

Proses tersebut, menurut Kodim, dilakukan untuk memastikan prajurit bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya. TNI AD juga menyatakan proses hukum akan berjalan transparan dan sanksi tegas diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Namun bagi Andi Harun, persoalan tersebut perlu dikembalikan pada substansi hubungan antarlembaga yang lebih luas. Ia meminta insiden tersebut tidak dijadikan alasan untuk mempertentangkan pemerintah daerah dengan TNI maupun Polri.

“Jadi kembali ke barak (substansinya). Hubungan TNI-Polri dan pemerintah satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, apalagi hanya dengan gorengan berita yang tidak terlalu penting itu,” pungkasnya.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :