“Tanpa kepercayaan rakyat, negara tak dapat berdiri” (Konfusius, filsuf Tiongkok kuno).
Oleh Ramadhan Pohan
KAMIS hari ini, 12 November 2026, perhatian tertuju ke ruang paripurna DPR. Sehari sebelumnya, 120 anggota dari seluruh delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pimpinan DPR menjadwalkan usulan itu masuk agenda paripurna. Bagi Gibran, bobot peristiwa ini terletak pada siapa yang mengajukannya. Di antara penanda tangan, mayoritas partai yang ikut mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. Ketika anggota dari partai pengusung sendiri ikut meminta persoalan dibawa ke paripurna, seberapa kuat lagi pijakan politik Gibran di Senayan?
Di sinilah pentingnya memaknai angka 120 tadi secara jernih. Tanda tangan itu menunjukkan luasnya dukungan awal, dari semua fraksi, untuk membawa persoalan Gibran ke forum resmi DPR. Sikap DPR sebagai lembaga akan ditentukan melalui mekanisme paripurna. Dari tahap pengusulan saja, saya melihat ruang politik Gibran sudah menyempit secara drastis.
Lazimnya, ketika sebuah perkara membelah parlemen, pejabat yang disorot masih bisa mengandalkan fraksi yang bersedia membela posisinya atau mempertanyakan alasan pengusul. Kali ini, belum terlihat pembelahan semacam itu pada tahap pengajuan. Pertanyaan tentang syarat pendidikan Gibran sudah melampaui batas antara partai pengusung dan partai di luar barisan pengusungnya. Suara bersama ini.
Perubahan sikap di Senayan itu punya alur kewajaran yang jelas. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. MK juga menyatakan bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Objek putusan MA itu adalah surat penyetaraan. Putusan kedua pengadilan penting karena dari situlah DPR harus mulai menguji dasar pemenuhan syarat jabatan Gibran.
MK dan MA lho!
Situasi ini membuat tak ada satu partai pun yang mau apalagi nekad melawan arus putusan MK dan MA, karena pasti akan menimbulkan gelombang resistensi rakyat luas. Ibarat kata, kekuatan atau pihak mana pun yang berani menantang suara hukum dan suara rakyat, pastilah tergilas semesta.
Di luar nasib satu pejabat, perkara ini juga menguji mutu verifikasi pencalonan. Pemilih berhak menganggap persyaratan yang diumumkan sebelum pemilu telah diperiksa dengan sungguh-sungguh. Ketika dokumen penyetaraan yang dipakai kemudian dinyatakan tidak sah, pertanyaan yang layak diajukan ialah bagaimana dokumen itu diverifikasi dan siapa yang wajib menjelaskan prosesnya.
Jawaban atas pertanyaan ini penting bagi pemilu mendatang. Pemeriksaan yang terang memberi masyarakat dasar untuk menilai kerja lembaga yang menangani dokumen dan pencalonan sejak awal. Penjelasan itu juga memberi Gibran kesempatan untuk menanggapi temuan pengadilan secara terbuka, dengan dokumen yang dapat diperiksa. Tetapi, semua itu sudah terlambat. Fase itu sudah lewat.
Max Weber, sosiolog dan profesor ekonomi politik di Universitas Heidelberg, Jerman, menjelaskan bahwa kewibawaan suatu otoritas bertumpu pada keyakinan bahwa kewenangannya patut diterima.
Dalam perkara Gibran, keyakinan itulah yang sedang diuji. Pelantikan memberinya kedudukan resmi sebagai Wakil Presiden, sementara persoalan dokumen pendidikan menyentuh dasar pencalonannya. Ketika persoalan tersebut masuk agenda DPR dengan pengusul dari semua fraksi, keraguan yang sebelumnya terutama diperdebatkan di ruang publik kini dinyatakan melalui tindakan politik yang bisa dilihat dan diukur.
David Beetham, profesor ilmu politik di Universitas Leeds, Inggris, memberi cara cerdas kita membaca perkembangan itu. Dalam The Legitimation of Power (1991), ia menjelaskan bahwa legitimasi bertumpu pada kepatuhan terhadap aturan, pembenaran berdasarkan nilai yang diterima bersama, serta persetujuan yang tampak dalam tindakan.
Putusan MK dan MA membawa perhatian kembali pada aturan dan bukti pemenuhan syarat. Tanda tangan para legislator memperlihatkan bahwa anggota DPR dari semua kubu bersedia menguji persoalan itu secara terbuka. Secara hukum, usulan HMP sendiri belum mengakhiri jabatan Gibran. Tapi secara politik, menurut saya, ia sudah kehilangan pijakan yang selama ini bisa diandalkannya di DPR.
Pada titik inilah muncul dalih bahwa Gibran dan Prabowo dahulu maju “sepaket”, sehingga perkara Gibran harus ikut ditanggung Prabowo.
Benar, mereka dipilih sebagai satu pasangan pada 2024. Untuk pertanggungjawaban selama menjabat, Pasal 7A UUD 1945 memakai rumusan “Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Artinya, proses pemberhentian dapat ditujukan kepada salah satu pejabat apabila ada dasar konstitusional dan pembuktian sesuai prosedur Pasal 7B. Pasal 8 ayat (2) bahkan sudah mengatur pengisian jabatan bila kursi Wapres kosong. Konstitusi dengan demikian menyediakan jalan untuk menyelesaikan persoalan Wakil Presiden sambil menjaga kesinambungan pemerintahan.
Jalur konstitusional itu menuntut ketelitian DPR. Apabila DPR hendak meneruskan pendapatnya ke jalur pemberhentian, pendapat tersebut terlebih dahulu harus di-cek, diadili, dan diputus oleh MK sesuai Pasal 7B. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan ke MPR, yang berwenang memutus usul pemberhentian setelah memberi pejabat yang bersangkutan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Setiap tahap punya fungsi dalam menjaga akuntabilitas pejabat publik. DPR merumuskan perkara, MK menguji pendapat DPR, dan MPR mengambil keputusan jika proses sampai ke sana. Bagi publik, urutan ini menjelaskan mengapa dukungan yang kuat untuk memulai proses di Senayan tetap harus diikuti pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sejauh yang tampak di ruang publik, hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden berjalan wajar. Ketika polemik memuncak, Prabowo dan Gibran bertemu di Istana pada 10 November selama sekitar dua setengah jam.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mundur setelah perkembangan perkara di MK dan MA. Keterangan itu membantu kita mendudukkan clear pokok persoalan secara tepat. Jika ada yang hendak meminta pertanggungjawaban Prabowo, pertanyaannya sederhana: Tindakan Presiden yang mana, dasar hukumnya apa, dan mana buktinya? Pernah berada dalam satu surat suara hanya menjelaskan bagaimana keduanya dipilih. Tak lebih.
Prabowo sendiri punya pijakan politik yang dapat dinilai dari kerjanya sebagai Presiden. Survei Parameter Politik Indonesia yang dirilis Oktober 2026 mencatat 65,2 persen responden puas terhadap kinerjanya.
Dalam survei yang sama, bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis berada di tiga urutan teratas program yang dinilai paling baik. Ketiganya bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, dari pengeluaran sehari-hari hingga akses pendidikan dan gizi anak. Ada pula keputusan di bidang kepolisian yang bisa dinilai publik, termasuk pelantikan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri pada 1 Oktober.
Angka kepuasan tadi menunjukkan bahwa Prabowo punya dukungan atas kinerjanya sendiri ketika Gibran menghadapi ujian politik di Senayan.
Ukuran kinerja itu juga menempatkan perdebatan pada hal yang lebih dekat dengan warga. Orang tua siswa lah yang paling layak menilai apakah makanan yang diterima anaknya bergizi dan aman. Keluarga yang membutuhkan akses pendidikan berhak menilai apakah Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau mereka. Di situlah dukungan publik kepada Presiden diuji dari hari ke hari. Dan posisi presiden, kuat.
Kabar pengunduran diri membuat perkembangan sepanjang Kamis hari ini penting dibaca dengan cermat. Pada Rabu malam, tersebar di media Budi Arie Setiadi dari Projo mengatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden. Reuters, mengutip sumber di MPR, melaporkan bahwa surat itu dijadwalkan disampaikan kepada MPR pada Kamis pagi.
Karena itu, status jabatan Gibran dan agenda paripurna perlu dibaca berdasarkan perkembangan resmi masing-masing. Jika ia bertahan, DPR punya jalur konstitusional untuk memproses usulan HMP. Jika pengunduran diri efektif dan kursi Wapres resmi kosong, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Pilihan Gibran sekarang bisa menentukan proses mana yang lebih dulu berjalan.
Kamis pagi ini bisa menjadi klimaks politik Gibran di DPR. Sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPR dan ikut menjalani dinamika parlemen, saya tahu betapa rawannya posisi seorang pejabat ketika pertanyaan tajam datang dari anggota lintas fraksi, termasuk dari semua partai yang dulu mengusungnya.
Saya bisa membayangkan betapa kerasnya nada paripurna bila para pengusul mendapat kesempatan menyampaikan alasan mereka secara terbuka. Dengan dukungan awal yang tersebar di seluruh delapan fraksi dan belum terlihatnya barisan pembela yang sebanding, mempertahankan legitimasi di Senayan ibarat menegakkan benang basah.
Sekarang bola ada di kaki Gibran. Ia bisa bertahan dan menjawab substansi perkara dengan bukti, atau menuntaskan langkah pengunduran diri yang telah ia sampaikan. Ke mana bola itu ia arahkan maka akan menentukan bagaimana babak ini berakhir.
*) Penulis adalah Wartawan, Mantan Pimpinan Komisi I DPR-RI
