Truk kontainer bertonase besar terus sesaki jalan permukiman di Samarinda hingga menembus 500 kendaraan per tiga jam.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Arus logistik Kalimantan Timur (Kaltim) yang melintasi Samarinda rupanya menyisakan persoalan lebih besar dari sekadar kepadatan lalu lintas. Ibu kota provinsi ini masih menjadi pintu distribusi barang utama untuk sejumlah daerah, mulai dari Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur hingga Berau.
Konsekuensinya, kendaraan bertonase besar harus melewati jaringan jalan perkotaan yang juga menjadi ruang mobilitas harian masyarakat.
Ketergantungan tersebut membuat beban distribusi lintas daerah bertumpu pada koridor yang relatif terbatas. Dari Terminal Peti Kemas Palaran, kendaraan pengangkut barang menuju berbagai wilayah harus melintasi Jembatan Mahulu dan sejumlah ruas jalan di Samarinda.
Persoalan ini kini masuk dalam evaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, yang mulai mengkaji pemisahan jalur angkutan barang sekaligus kemungkinan mengalihkan sebagian aktivitas logistik ke luar Samarinda.
Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim Heru Santosa mengatakan, konsentrasi arus kendaraan berat tersebut menjadi salah satu catatan dalam review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kaltim. Sebab, lintasan distribusi barang saat ini beririsan langsung dengan kawasan permukiman dan ruas jalan yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi.
Dari Palaran, kendaraan logistik menuju Samarinda umumnya melewati Jembatan Mahulu, kemudian menggunakan Jalan Jakarta atau bergerak menuju kawasan pergudangan di Jalan Ir Sutami. Jalur tersebut selanjutnya terhubung dengan jaringan jalan yang juga digunakan masyarakat untuk beraktivitas.
"Rutenya cuma satu lewat Jembatan Mahulu. Ini menjadi konsen kami karena banyak melewati kawasan permukiman dan kawasan padat," kata Heru kepada EksposKaltim.
Tekanan terhadap ruas jalan tersebut terlihat dari hasil survei internal Dishub Kaltim di Jalan Jakarta. Sekitar 500 kendaraan tercatat melintas dalam rentang tiga jam pada periode sibuk. Angka itu menunjukkan tingginya intensitas pergerakan kendaraan, sementara kendaraan berat harus berbagi badan jalan dengan sepeda motor dan kendaraan ringan.
Heru mengaku turut merasakan kondisi tersebut karena bermukim di kawasan Perumahan Korpri, Jalan Jakarta. Menurutnya, persoalan paling nyata muncul ketika aktivitas angkutan barang berlangsung bersamaan dengan jam keberangkatan pekerja dan pelajar.
"Memang luar biasa di jam-jam sibuk itu mencapai 500-an kendaraan dalam rentang waktu tiga jam," ungkapnya.
Salah satu persoalan yang nantinya juga akan dibahas ialah operasional angkutan barang yang dapat berlangsung selama 24 jam. Dishub Kaltim membuka kemungkinan pengaturan waktu melintas, terutama untuk mengurangi pertemuan kendaraan berat dengan arus lalu lintas perkotaan pada jam sibuk.
Namun, pembatasan tersebut tidak sesederhana mengalihkan waktu perjalanan. Pemerintah juga harus memperhitungkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan serta potensi penumpukan barang apabila kendaraan tidak dapat segera melakukan distribusi.
"Karena memungkinkan juga akan mempengaruhi terjadinya penumpukan barang di pelabuhan," jelas Heru.
Menambahkan Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menyampaikan, pemerintah kota telah mengusulkan pemisahan lintasan angkutan barang dari jalur transportasi perkotaan. Untuk jangka pendek, salah satu alternatif yang didorong ialah mengarahkan kendaraan dari kawasan Loa Buah melalui Jalan Jakarta 1, kemudian menuju Ring Road 1, Ring Road 2, hingga Batu Cermin dan tembus ke Tanah Merah.
Dengan skema itu, kendaraan logistik dari Jembatan Mahulu diharapkan tidak lagi melintasi Jalan KH Mas Mansyur maupun kawasan permukiman di Jalan Jakarta.
"Lintasan angkutan barang agar dibuat terpisah dengan angkutan lainnya, dalam hal ini angkutan perkotaan. Sehingga beban ataupun dampak kecelakaan lalu lintas bisa kita kurangi," ujar Manalu.
Meski demikian, pengalihan jalur hanya menjawab sebagian persoalan. Selama Palaran masih menjadi simpul utama bongkar muat barang untuk wilayah utara Kaltim, kendaraan logistik tetap harus menempuh perjalanan melalui Samarinda. Karena itu, Dishub Samarinda juga mendorong perubahan pola distribusi melalui pengembangan Pelabuhan Lok Tuan di Bontang.
Manalu menilai pelabuhan tersebut berpeluang dikembangkan untuk melayani peti kemas. Dengan demikian, kapal pengangkut barang yang selama ini bersandar di Palaran dapat memiliki alternatif lokasi bongkar muat lebih dekat dengan daerah tujuan.
Selama ini, kebutuhan logistik Bontang, Kutai Timur, dan Berau masih bergantung pada Terminal Peti Kemas Palaran. Kondisi tersebut membuat arus kendaraan pengangkut barang dari berbagai daerah berkumpul di Samarinda sebelum melanjutkan perjalanan.
Usulan itu sekaligus menyangkut efisiensi rantai distribusi. Manalu mengakui, pengiriman barang dari Palaran menuju Bontang, Kutai Timur hingga Berau membutuhkan perjalanan darat tambahan.
Jika kapal logistik dapat langsung bersandar di Lok Tuan, biaya distribusi untuk wilayah tersebut berpotensi ditekan karena jarak pengangkutan menjadi lebih pendek.
"Kalau kapal logistik hub-nya langsung ke Lok Tuan, harga di Bontang juga akan lebih murah. Tinggal jalannya ke Kutai Timur juga lebih murah," jelasnya.
Ia menyebut masih terdapat lahan kosong di sekitar Pelabuhan Lok Tuan yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung aktivitas terminal peti kemas. Namun, realisasinya tetap membutuhkan perencanaan dan dukungan lintas sektor.
Selain memindahkan sebagian simpul distribusi, penataan kawasan pergudangan juga menjadi bagian dari rekomendasi Dishub Samarinda. Manalu menyebut kawasan pergudangan yang kepemilikannya sekitar 70 persen berada di tangan Pemkot Samarinda dan 30 persen milik Pemprov Kaltim perlu diarahkan ke kawasan galangan.
Penataan tersebut dimaksudkan agar kendaraan besar tidak lagi masuk ke pusat kota untuk aktivitas pergudangan, sehingga pergerakan angkutan barang dapat lebih terarah dan tidak terus bercampur dengan lalu lintas masyarakat.
"Sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan besar masuk ke dalam kota bercampur dengan lintasan perkotaan," katanya.
Namun, perubahan lokasi pergudangan maupun simpul distribusi juga memiliki konsekuensi terhadap ongkos angkut. Heru mengatakan, salah satu alternatif yang sempat dibahas ialah menempatkan pergudangan di kawasan Samarinda Seberang. Distribusi menuju pusat kota selanjutnya dapat menggunakan kendaraan yang lebih kecil.
Skema tersebut berpotensi mengurangi kendaraan bertonase besar di dalam kota. Hanya saja, pengiriman menggunakan kendaraan kecil bisa membutuhkan lebih banyak perjalanan, yang pada akhirnya menambah biaya distribusi.
"Kalau diangkut dua kali bahkan tiga kali, mesti ongkos angkutnya nambah. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita untuk didiskusikan bersama. Ada plus minus, ada sebab-akibat," ujar Heru.
Persoalan akses juga tidak dapat dilepaskan dari terbatasnya alternatif penghubung menuju Samarinda. Heru menyinggung pengalaman ketika Jembatan Mahulu ditutup. Saat itu, pergerakan kendaraan terganggu karena pilihan jalur penyeberangan yang tersedia tidak mampu menampung seluruh arus kendaraan secara optimal.
Menurutnya, kebutuhan jembatan baru yang menghubungkan kawasan seberang dengan Samarinda patut dipertimbangkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu akses.
"Kalau melihat itu, perlu jembatan baru yang menghubungkan kawasan Samarinda Seberang ke Kota Samarinda. Harus ada alternatif," katanya.
Seluruh opsi tersebut masih dalam pembahasan dan akan menjadi bagian dari penyusunan masterplan transportasi Kaltim. Manalu menjelaskan, hasil review Tatrawil nantinya direncanakan menjadi peraturan daerah provinsi yang menjadi acuan bagi penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di kabupaten dan kota.
Sementara itu, Heru menyebut review diperlukan karena dokumen Tatrawil sebelumnya disusun ketika sejumlah perubahan besar belum terjadi, termasuk pembentukan Kalimantan Utara dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan, perluasan jaringan jalan, serta hadirnya Bandara APT Pranoto turut mengubah pola pergerakan orang dan barang di Kaltim.
“Inilah yang sangat mempengaruhi tataran transportasi, pola pergerakan orang, dan adanya pertumbuhan dari tahun ke tahun,” pungkas Heru.




