EKSPOSKALTIM, Bontang - Saat ini keadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bontang, masih dalam sorotan DPRD. Pasalnya, kendati investasi cukup besar yang diberikan Pemkot Bontang,  namun tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan dan dinilai belum maksimal.

Kepala Seksi (Kasi) Bidang Pengembangan Objek Pariwisata Disbudpar Kota Bontang Chahyo Hadi Wichakso megatakan, benar bahwa saat ini keadaan dari sektor pariwisata belum maksimal, tetapi pihaknya terus melakukan upaya untuk dapat menghasilkan.

“Memang belum maksimal saat ini, tetapi kita terus berupaya walupun harus berjalan dengan merangkak. Kami tetap berusaha  untuk dapat menghasilkan, melalui sektor lain dibidang Perhotelan dan Pajak Restoran,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Graha Taman Praja, Blok  I, Lantai II, Jalan Moch. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (18/5/2016).

Lanjut dia, seperti Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebesar 10 persen, dalam hal ini pihaknya lebih mengoptimalkan melalui penarikan retribusi yang cukup menjadi masukan.

“Kami lebih optimalisasi pada sektor Retribusi Pajak Restoran dan Perhotelan sebesar 10 persen, dengan bekerjasama  dengan pihak DPPKA  dalam metode jemput bola yang dilakukan perangkat penarikan retribusi secara langsung ke lapangan,” terangnya.

Chahyo berharap, pengesahan tentang RIPPDA yang mengacu pada Perda Provinsi, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan agar secepatnya dirampungkan. Karena menurutnya, dengan adanya regulasi itu baru bisa dioptimalkan retribusi dari sektor pariwisata.