EKSPOSKALTIM, Bontang - Proyek pembangunan jalan lingkar pesisir dipending untuk sementara waktu. 

Itu dapat dipastikan usai pertemuan dadakan antara eksekutif-legislatif di ruang ketua DPRD Bontang, Senin (28/8) sekira pukul 2 siang. 

Pertemuan digelar secara tertutup. Selama kurang lebih satu jam, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bertemu dengan ketua DPRD Bontang Nursalam dan juga wakil Ketua I DPRD Etha Rimba Paembonan. 

"Jalan lingkar saya batalkan. Karena saya ingin menyejahterakan pegawai, menaikkan intensif honor non-PNS. APBD kita juga dalam kondisi prihatin," jelas Neni. 

Pertemuan juga diikuti kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPKA) Bontang Amiluddin, kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tavib Nugroho, dan perwakilan Dinas Perhubungan.

Selain belanja pegawai, APBD yang ada, kata Neni, akan lebih diarahkan untuk membangun infrastruktur, seperti pasar dan masjid Rawa Indah, dan juga pelabuhan dan pasar Loktuan.

Kata Neni, rinciannya 45-50 persen belanja pegawai, infrastruktur 22 persen, dan kesehatan 20 persen.

Selain itu program RT dari 50 juta dinaikkan menjadi Rp 60 Juta per RT untuk peningkatan produktifitas masyarakat. 

"Anggaran kita hanya Rp 900 miliar sayang kalau hanya tersedot ke jalan lingkar saja," jelasnya. 

Ketua DPD Golkar Bontang itu memastikan jika proyek yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang (RPJMP) dan tata ruang Kaltim mengalami kenaikan anggaran yang di luar prediksi. 

Diperkirakan sebelumnya 'hanya' membutuhkan anggaran sekira Rp 410 miliar, angkanya kini meningkat menjadi sekira Rp 700 miliar. 

Kepadanya, pihak konsultan mengatakan kenaikan berasal dari penambahan tiang pancang dari 30 menjadi 50 tiang pancang. 

Enggan menjadi temuan karena adanya kenaikan berkisar Rp 300 miliar lebih itu, Neni meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) lebih dulu melakukan audit.  

"Saya tidak mau di belakang ada masalah, bukan karena markup, jadi harus ada audit dulu biar lurus dulu," jelasnya. 

Meski demikian ia belum dapat memastikan kapan audit dilakukan. Sementara waktu, sambung Neni, pihaknya akan sembari mencari sumber pendanaan baru. Salah satunya ke Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Bappenas pusat.

"Setelah hasil audit keluar kita akan presentasi di sana. Semoga pusat bisa membantu penuh, termasuk pelaksanaan pembangunannya. Jadi kita hanya menerima saja," harapnya.

Jalan lingkar, kata Neni, penting keberadaannya sebagai alternatif jalan guna evakuasi ketika bencana alam terjadi. Juga sebagai pengurai kemacetan dalam kota mengingat angka pertumbuhan penduduk semakin pesat. 

"Kita sebenarnya optimis terbangun. Tapi kalau tidak ada dananya mau dibangun pakai apa. Anggaran yang ada akan kita alihkan ke kegiatan lain," jelasnya. 

Diwartakan sebelumnya, jalan ini merupakan jalan alternatif dari bagian kota utara menuju ke selatan, begitu juga sebaliknya. 

Perencanaan awal, Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang adalah pembangunan fisik jalan dari Kelurahan Loktuan menuju ke Tanjung Limau. Dengan panjang 2,8 Kilometer dan lebar 13 Meter.

Jalan lingkar ini akan dilengkapi dengan jalan jogging track, rest area, dan median jalan. Yang membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2 tahun.

Tahap selanjutnya, atau tahap dua, yakni tahap awal meliputi jalan lingkar yang akan melanjutkan dari tahap yang pertama yaitu, dari  Loktuan menuju ke Bontang Kuala dengan panjang 5 Kilometer, yang gagal terealisasi pada 2016 lalu.

Sementara pada tahap ketiga Bontang Kuala menuju Tanjung Laut.