Merasa kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan membawa 15 tuntutan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Tiga Jalan Kinibalu–Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota, Kamis (3/9. Massa membawa 15 tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga sejumlah kebijakan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kaltim.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah penghentian pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), penguatan kembali prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemerataan pembangunan. Massa juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan kelangkaan BBM, pemadaman listrik, pertambangan ilegal dan reklamasi pascatambang.
Di sisi politik pemerintahan daerah, massa mendesak DPRD Kaltim segera menjadwalkan dan melaksanakan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
Humas massa aksi, Salman Alfarisy, mengatakan rangkaian tuntutan tersebut berangkat dari persoalan ketimpangan yang masih dirasakan masyarakat Kaltim di tengah besarnya kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.
“Kita adalah penyumbang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terbesar di Indonesia, hampir 50% jumlahnya,” ungkapnya.
Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Tapi nyatanya pembangunan belum merata, listrik masih mati, BBM masih ada, pendidikan belum merata, dan banyak kampung-kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih,” kata dia.
Salman mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan Aliansi Rakyat Kaltim membawa persoalan DBH dan desentralisasi sebagai salah satu isu paling penting dalam aksi kali ini. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, daerah penghasil membutuhkan porsi pengelolaan dan manfaat yang lebih besar agar kontribusi sumber daya yang berasal dari Kaltim dapat kembali dirasakan masyarakat.
“Kita menyumbang PNBP terbesar. Tapi hasilnya tidak ada ke kita,” ucapnya.
Satukan Isu Nasional dan Kepentingan Kaltim
Selain membawa isu daerah, Aliansi Rakyat Kaltim juga menyampaikan sejumlah tuntutan nasional. Di antaranya mendesak penetapan status bencana nasional untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, Sumatera dan Kalimantan, pengembalian TNI ke barak dan penegakan supremasi sipil, partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan, penghapusan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
Massa juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Luar Biasa, pembebasan seluruh tahanan politik tanpa syarat serta pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Salman menyebut isu nasional tersebut sengaja disandingkan dengan persoalan daerah karena dinilai memiliki keterkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan hubungan pusat-daerah.
“Tuntutan antara tuntutan nasional dengan tuntutan daerah yang saling selaras, yang saling berkorelasi,” ungkap Salman.
Hak Angket DPRD Kaltim Kembali Ditagih
Lihat postingan ini di Instagram
Tuntutan lain yang kembali mendapat sorotan adalah penggunaan hak angket DPRD Kaltim. Dalam daftar tuntutannya, Aliansi Rakyat Kaltim mendesak DPRD segera menjadwalkan dan melaksanakan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
Salman menilai instrumen tersebut penting sebagai bagian dari upaya menguji dan mengungkap persoalan yang dipersoalkan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.
“Hak Angket sampai sekarang kan belum disidangkan di DPRD,” ucapnya.
Menurutnya, gerakan masyarakat tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi. Aliansi juga menyiapkan langkah lain, termasuk jalur hukum dan pelaporan terhadap persoalan yang dinilai perlu ditindaklanjuti.
“Bukan hanya soal aksi massa. Tapi kemudian upaya-upaya lain yang kemudian relevan dan cocok untuk mengeraskan perjuangan-perjuangan masyarakat di Kaltim ini,” tegasnya.
Pemilihan Simpang Tiga Jalan Kinibalu–Jalan Gajah Mada sebagai lokasi aksi juga disebut sebagai bagian dari strategi baru gerakan. Salman mengatakan titik tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dan dinilai dapat menjangkau perhatian publik lebih luas.
Ia mengatakan massa ingin mengubah pola aksi yang selama ini lebih banyak berpusat di kawasan DPRD Kaltim, Jalan Karang Paci.
“Kalau kita ke DPRD, ke Karang Paci kembali misalnya, capek, tidak terdengar, membosankan,” keluhnya.
Tak hanya itu, Aliansi Rakyat Kaltim juga mengaku telah menyebarkan undangan kepada sejumlah pihak yang dianggap berkaitan dengan isu yang dibawa dalam aksi.
Pihak yang diundang antara lain Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN Regional Kalimantan, unsur kepolisian serta Korem. Salman mengatakan pihaknya ingin membuka ruang agar persoalan yang disampaikan dapat ditanggapi langsung oleh lembaga terkait.
Namun hingga aksi berlangsung, seluruh pihak yang diundang tidak turut hadir dan tidak memberikan konfirmasi kehadiran.
“Belum ada yang mengkonfirmasi. Korem terakhir juga tidak ada konfirmasi untuk hadir,” ujar Salman.
Salman menegaskan aksi di Simpang Gajah Mada bukan akhir dari rangkaian gerakan. Setelah aksi tersebut, pihaknya berencana melakukan konsolidasi dan membawa isu tertentu kepada lembaga atau instansi yang berkaitan langsung. Selanjutnya, massa akan melakukan langkah yang lebih spesifik, termasuk advokasi dan upaya hukum.
