EKSPOSKALTIM, Bontang - Komisi II DPRD Bontang terus memutar otak guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang.   

"Banyak raperda yang potensial namun tak ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semisal terkait Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)," jelas Bakhtiar Wakkang (BW), anggota Komisi II DPRD Bontang, Kamis (17/8).  

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait tata kelola perikanan dan PPI sudah masuk dalam Prolegda 2016. Sementara, infrastruktur di PPI sejauh ini masih terbilang minim, ujar BW.   

"Kegiatannya tidak dicoret tapi ditandai bintang dulu. Loss PAD per tahun dari sana (PPI) Rp 2,3 miliar," ungkap ketua Fraksi Nasdem DPRD Bontang tersebut.

Sampai sejauh ini belum ada aturan daerah terkait tata kelola perikanan dan PPI.    

Ia mengatakan sebenarnya program pemerintah pusat sudah sejalan dengan Bontang yang merupakan daerah maritim.  

"Coba kita lihat berapa banyak kapal sandar di sana tidak ada sepeserpun masuk ke PAD Bontang," kata pria kelahiran Pare Pare itu.

Ia juga meminta agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap sektor-sektor yang dapat menghasilkan PAD. Menempatkan para pejabat berkompetensi, inovatif dan kreatif, menurut Bakhtiar, dirasa mampu untuk mendongkrak raihan PAD.

"Upaya penegakan perda juga masih banyak yang harus dilakukan," tuturnya.(Adv)